Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga

  • 10 Sep 2026 19:12 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
  • Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
  • Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyebut digitalisasi Perlinsos berpotensi memberikan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Menurutnya, penerapan Digital Public Infrastructure pada PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah.

Potensi efisiensi tersebut dapat meningkat apabila sistem diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Qodari memperkirakan potensi efisiensi tersebut mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun.

"Dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun," kata Qodari dikutip di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

Qodari mengaitkan potensi efisiensi tersebut dengan upaya pemerintah memastikan anggaran digunakan secara efektif. Selain efisiensi anggaran, penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Qodari juga menyebut pemutakhiran data menjadi lebih responsif melalui penerapan sistem digital tersebut. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia," katanya.

Potensi efisiensi anggaran tersebut menjadi salah satu manfaat yang disampaikan Qodari dari penerapan sistem terintegrasi. Pembahasan mengenai efisiensi tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial.

google-preference
Kata Kunci / Tags
10 September 2026 200 hari 215 kabupaten/kota 250 ribu Agen Perlinsos 258 kabupaten dan kota 3 3 juta Kartu Keluarga 3 juta KK 4 42 kabupaten kota 43 kabupaten/kota 48 juta KK 4.855 KK 54 persen 6 persen 77 8.945 KK Afridon Agen Perlinsos Amalia Adininggar Widyasanti #asn Babinsa bank account bansos bantuan sosial Banyuwangi Bhabinkamtibmas BPNT BPS Bungus Teluk Kabung Camat Bungus Teluk Kabung cashless data penerima bantuan data sosial ekonomi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Desember 2026 Desil Digital Public Infrastructure digitalisasi bansos digitalisasi perlindungan sosial Disabilitas DTSEN Efisiensi Anggaran face recognition Gerakan Nasional Peduli Tetangga Gerakan Nasional Perlinsos Gus Ipul HP Android Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Jakarta kecerdasan buatan kelayakan penerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Kepala Badan Pusat Statistik ketepatan sasaran Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah korupsi Kota Padang KPTDP lansia lima menit Literasi digital Luhut Binsar Pandjaitan masyarakat Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Sosial Meutya Hafid Muhammad Qodari NIK pekan ketiga Oktober 2026 peluncuran nasional Perlinsos Digital pendaftaran pendampingan perlindungan sosial Perlinsos Digital PKH Polri Presiden Prabowo Subianto Pulau Jawa rekening masyarakat rollout Perlinsos Digital Rp127 triliun Rp200 triliun Saifullah Yusuf Sistem Penghubung Layanan Pemerintah SPLP subsidi langsung telepon pintar the invisible people TNI transaksi nontunai transparansi verifikasi

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....