Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga

  • 10 Sep 2026 19:12 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
  • Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
  • Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.

Pemerintah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial langsung melalui rekening masyarakat penerima bantuan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi mengenai kepemilikan rekening tersebut.

"Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi. Untuk semua mereka punya bank account," kata Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan pola subsidi pemerintah dari produk menuju bantuan langsung. Menurut Luhut, subsidi nantinya diberikan langsung kepada rakyat.

"Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi. Jadi nanti subsidi langsung diberikan pada rakyat," ujarnya, menambahkan.

Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin menjadi kelompok yang diproyeksikan menerima bantuan pemerintah. Jumlah tersebut masih dapat berubah sesuai dengan data yang diperoleh pemerintah.

Selain melalui rekening, transaksi bantuan sosial juga diarahkan menggunakan mekanisme nontunai atau cashless. Menurut Luhut, mekanisme tersebut membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan.

"Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat jadi semua cashless transaksi ya. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya juga memperluas jaringan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Pemerintah juga mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan.

Seluruh persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Luhut berharap sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai pada waktu peluncuran tersebut.

Target pendaftaran juga terus diperluas dengan proyeksi mencapai 48 juta KK pada Desember 2026. Untuk wilayah Pulau Jawa, pemerintah membutuhkan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos dalam perluasan tersebut.

google-preference
Kata Kunci / Tags
10 September 2026 200 hari 215 kabupaten/kota 250 ribu Agen Perlinsos 258 kabupaten dan kota 3 3 juta Kartu Keluarga 3 juta KK 4 42 kabupaten kota 43 kabupaten/kota 48 juta KK 4.855 KK 54 persen 6 persen 77 8.945 KK Afridon Agen Perlinsos Amalia Adininggar Widyasanti #asn Babinsa bank account bansos bantuan sosial Banyuwangi Bhabinkamtibmas BPNT BPS Bungus Teluk Kabung Camat Bungus Teluk Kabung cashless data penerima bantuan data sosial ekonomi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Desember 2026 Desil Digital Public Infrastructure digitalisasi bansos digitalisasi perlindungan sosial Disabilitas DTSEN Efisiensi Anggaran face recognition Gerakan Nasional Peduli Tetangga Gerakan Nasional Perlinsos Gus Ipul HP Android Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Jakarta kecerdasan buatan kelayakan penerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Kepala Badan Pusat Statistik ketepatan sasaran Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah korupsi Kota Padang KPTDP lansia lima menit Literasi digital Luhut Binsar Pandjaitan masyarakat Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Sosial Meutya Hafid Muhammad Qodari NIK pekan ketiga Oktober 2026 peluncuran nasional Perlinsos Digital pendaftaran pendampingan perlindungan sosial Perlinsos Digital PKH Polri Presiden Prabowo Subianto Pulau Jawa rekening masyarakat rollout Perlinsos Digital Rp127 triliun Rp200 triliun Saifullah Yusuf Sistem Penghubung Layanan Pemerintah SPLP subsidi langsung telepon pintar the invisible people TNI transaksi nontunai transparansi verifikasi

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....