Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga
- 10 Sep 2026 19:12 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
- Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
- Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.
Uji coba pertama Perlinsos Digital di Banyuwangi menemukan persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 77,6 persen bantuan sosial dalam uji coba tersebut tidak tepat sasaran.
“Uji coba yang pertama di di Banyuwangi, kita tahu 77,6 persen itu bansos tuh off target, tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaikin, ya kita berharap nanti ya mungkin kurang dari 10 persen,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Pemerintah kemudian melakukan pembenahan untuk menekan persentase bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tersebut. Luhut berharap pembenahan dapat menurunkan persentase tersebut hingga kurang dari sepuluh persen.
Menurut Luhut, ketepatan penerima bantuan hingga seratus persen sulit dicapai karena kondisi masyarakat dinamis. Karena itu, pemerintah melakukan pembenahan desil secara bertahap dalam proses perbaikan data.
“Ya perbaikan desil bertahap. Seperti dikatakan ini bukan sulap, tapi kita sudah tahu arahnya ke mana dan kita punya partner baru, yaitu AI,” kata Luhut.
Luhut menyebut kecerdasan buatan menjadi salah satu mitra baru dalam proses pembenahan desil. Ia juga menjelaskan sistem tersebut dibangun oleh putra-putri Indonesia dalam proses pengembangannya.
“Ya sekarang AI-nya kita semua. Jadi sistem ini dibangun oleh putra-putri Indonesia,” ucap Luhut.
Luhut menjelaskan Perlinsos Digital ditujukan mengatasi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kesalahan tersebut mencakup masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan maupun penerima tidak berhak.
Pembenahan tersebut dilakukan secara bertahap karena pemerintah terus memperbaiki data penerima bantuan sosial. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Upaya pembenahan data tersebut kemudian menjadi bagian dari pengembangan perlindungan sosial digital pemerintah. Dalam sistem perlindungan sosial tersebut, pemerintah juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data.
|
Selanjutnya,
DTSEN Menyatukan Data Sosial Ekonomi Masyarakat
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....