Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga
- 10 Sep 2026 19:12 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
- Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
- Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan digitalisasi Perlinsos menghasilkan efisiensi waktu dalam proses pelayanan perlindungan sosial. Menurutnya, proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan mengalami perubahan waktu setelah sistem diuji coba.
Sebelumnya, proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Dalam uji coba tersebut, proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit.
"Proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026.
Qodari menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut menggunakan Digital Public Infrastructure untuk menghubungkan berbagai sistem pemerintah yang sebelumnya tersebar.
Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, data dari delapan kementerian dan lembaga dapat dihubungkan. Upaya tersebut menghubungkan berbagai sistem yang tersebar agar dapat bekerja bersama secara terintegrasi.
Dalam tahap uji coba, pemerintah telah menjaring lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga. Pemerintah selanjutnya akan mengembangkan digitalisasi Perlinsos hingga mencakup berbagai wilayah Indonesia.
"Sejauh ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga di 43 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya, menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara," katanya.
Selain efisiensi waktu, Qodari juga menyampaikan potensi efisiensi anggaran melalui penerapan Perlinsos Digital. Menurut Qodari, penerapan pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp127 sampai Rp200 triliun.
|
Selanjutnya,
Potensi Efisiensi Anggaran hingga Rp200 Triliun
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....