Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga

Dari Banyuwangi Menuju Peluncuran Nasional

PEMERINTAH mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki data dan penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan persoalan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan bantuan sosial sebelumnya.

Persoalan penyaluran bantuan mencakup masyarakat yang menerima bantuan tetapi tidak sesuai kriteria program pemerintah. Pemerintah juga berupaya menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkan bantuan sosial.

Digitalisasi Perlinsos dikembangkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Sistem tersebut menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Pemerintah menyediakan pendaftaran secara mandiri bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital melalui telepon seluler. Namun, sebagian masyarakat masih membutuhkan pendampingan karena keterbatasan literasi digital maupun perangkat.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan sebagai Agen Perlinsos. Agen tersebut membantu masyarakat melakukan pendaftaran tanpa menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Pelaksanaan Perlinsos Digital juga menunjukkan tantangan berbeda ketika diterapkan langsung pada masyarakat daerah. Di Bungus Teluk Kabung, keterbatasan telepon pintar dan jarak permukiman menjadi kendala pendaftaran.

Pada sisi pelayanan, pemerintah menyebut digitalisasi mampu mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Proses yang sebelumnya dapat membutuhkan hingga 200 hari disebut dapat dilakukan sekitar lima menit.

Selain waktu pelayanan, pemerintah juga memproyeksikan digitalisasi Perlinsos memberikan potensi efisiensi terhadap anggaran negara. Penerapan sistem tersebut disebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp127 sampai Rp200 triliun.

Seluruh persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai ketika peluncuran tersebut berlangsung.

Temuan Banyuwangi dan Persoalan Ketepatan Sasaran

Pemerintah memulai uji coba Perlinsos Digital dari satu kabupaten sebelum memperluas cakupannya. Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi awal pemerintah menguji sistem perlindungan sosial digital tersebut.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persiapan sistem berlangsung sekitar satu tahun. Menurutnya, proses tersebut dilakukan secara bertahap sebelum pemerintah memperluas pelaksanaan uji coba.

“Dan ini saya kira satu langkah terobosan luar biasa dari presiden. Kami lakukan ini sudah setahun, mempersiapkan ini 1 tahun,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Setelah Banyuwangi, pemerintah memperluas piloting Perlinsos Digital ke 215 kabupaten dan kota. Perluasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital.

Luhut menyampaikan pemerintah telah merancang peluncuran nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Ia berharap sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai pada waktu peluncuran tersebut.

“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa rollout. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan sebelum peluncuran nasional. Ia berharap hampir tidak ada masalah serius ketika peluncuran tersebut dilakukan pada Oktober mendatang.

Pemerintah juga sepakat mengusulkan Gerakan Nasional Perlinsos kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut menjelaskan gerakan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya.

Untuk mendukung gerakan tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat, TNI, Polri, dan pihak lainnya sebagai Agen Perlinsos. Agen tersebut membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan mengecek kelayakan untuk menerima bantuan sosial.

“Dan kami ajak juga teman-teman Polri, dan TNI, dan juga yang lain, masyarakat semua saja, siapa saja kita ajak untuk menjadi agen Perlinsos. Karena agen Perlinsos ini itu sangat mudah,” kata Luhut.

Keterlibatan masyarakat tersebut diarahkan untuk membantu warga melakukan pendaftaran perlindungan sosial melalui Agen Perlinsos. Peran agen tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam memperluas pelayanan Perlinsos Digital kepada masyarakat.

DTSEN Menyatukan Data Sosial Ekonomi Masyarakat

Uji coba pertama Perlinsos Digital di Banyuwangi menemukan persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 77,6 persen bantuan sosial dalam uji coba tersebut tidak tepat sasaran.

“Uji coba yang pertama di di Banyuwangi, kita tahu 77,6 persen itu bansos tuh off target, tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaikin, ya kita berharap nanti ya mungkin kurang dari 10 persen,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Pemerintah kemudian melakukan pembenahan untuk menekan persentase bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tersebut. Luhut berharap pembenahan dapat menurunkan persentase tersebut hingga kurang dari sepuluh persen.

Menurut Luhut, ketepatan penerima bantuan hingga seratus persen sulit dicapai karena kondisi masyarakat dinamis. Karena itu, pemerintah melakukan pembenahan desil secara bertahap dalam proses perbaikan data.

“Ya perbaikan desil bertahap. Seperti dikatakan ini bukan sulap, tapi kita sudah tahu arahnya ke mana dan kita punya partner baru, yaitu AI,” kata Luhut.

Luhut menyebut kecerdasan buatan menjadi salah satu mitra baru dalam proses pembenahan desil. Ia juga menjelaskan sistem tersebut dibangun oleh putra-putri Indonesia dalam proses pengembangannya.

“Ya sekarang AI-nya kita semua. Jadi sistem ini dibangun oleh putra-putri Indonesia,” ucap Luhut.

Luhut menjelaskan Perlinsos Digital ditujukan mengatasi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kesalahan tersebut mencakup masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan maupun penerima tidak berhak.

Pembenahan tersebut dilakukan secara bertahap karena pemerintah terus memperbaiki data penerima bantuan sosial. Pemerintah berharap pembenahan tersebut dapat membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Upaya pembenahan data tersebut kemudian menjadi bagian dari pengembangan perlindungan sosial digital pemerintah. Dalam sistem perlindungan sosial tersebut, pemerintah juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai basis data.

Agen Perlinsos Bergerak Menjangkau Warga

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan posisi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam sistem perlindungan sosial pemerintah. Menurut Amalia, DTSEN mengonsolidasikan berbagai data yang sebelumnya tersebar di sejumlah instansi pemerintah.

BPS mendapat mandat sebagai pengelola data tunggal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Amalia menjelaskan DTSEN merupakan registrasi atau basis data penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK.

Data tersebut memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. DTSEN digunakan sebagai basis data dalam pembaruan informasi sosial ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan digitalisasi bansos membantu pemerintah memperoleh data lebih cepat dari lapangan. Menurutnya, penggunaan digitalisasi juga diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.

“Sekarang uji cobanya di 42 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita harapkan dengan adanya digitalisasi bansos ini nanti, penyaluran-penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Gus Ipul menjelaskan tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan telepon pintar untuk mengakses layanan digital. Sebagian warga juga menghadapi kendala literasi digital, dokumen, dan keberanian melakukan pendaftaran sendiri.

Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat membantu warga yang membutuhkan tetapi belum terdaftar dalam data perlindungan sosial. Pendamping, relawan, dan tokoh masyarakat juga dapat berpartisipasi menjadi Agen Perlinsos di lingkungan masing-masing.

“Makanya kami bersama dengan tim ingin mengajak masyarakat luas. Untuk bisa menjadi agen-agen daripada digitalisasi bansos ini,” ujarnya.

Gus Ipul mengatakan masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai Agen Perlinsos melalui laman resmi Kementerian Sosial. Setelah proses verifikasi, agen dapat membantu masyarakat sekitar melakukan pendaftaran perlindungan sosial digital.

Penentuan kelayakan penerima tetap dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan kriteria program dan ketersediaan kuota. Proses pendaftaran juga dilakukan tanpa pungutan serta membutuhkan persetujuan masyarakat yang didampingi agen.

Gus Ipul juga menyebut pentingnya kepedulian masyarakat terhadap warga sekitar melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Upaya tersebut diarahkan untuk menemukan warga yang belum masuk dalam data perlindungan sosial pemerintah.

“Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people. Penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” ucapnya.

Kebutuhan menjangkau warga tersebut menjadi alasan pemerintah melibatkan masyarakat sebagai Agen Perlinsos. Agen membantu warga melakukan pendaftaran ketika masyarakat belum terbiasa menggunakan layanan digital secara mandiri.

Bungus Teluk Kabung Membuktikan Pentingnya Pendampingan

Pemerintah memperluas jaringan Agen Perlinsos dengan melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan. Aparatur sipil negara, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam jaringan pelayanan tersebut.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan arahan tersebut setelah mengumpulkan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertemuan tersebut turut dihadiri Pangdam, Kapolda, serta seluruh Dandim dari ketiga wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut memberikan instruksi untuk memperluas jaringan Agen Perlinsos secara masif. Luhut menyebut aparat dan aparatur merupakan ujung tombak negara yang berinteraksi langsung dengan warga.

“Dalam pertemuan ini saya memberikan instruksi krusial: kita wajib memperluas jaringan Agen Perlinsos secara masif dengan melibatkan ASN, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Karena aparat dan aparatur inilah ujung tombak negara yang sehari-hari berinteraksi langsung serta paling memahami kondisi warganya hingga tingkat tapak,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Hingga saat itu, sebanyak 4,3 juta KK telah terdaftar pada 258 kabupaten dan kota lokasi piloting. Pemerintah memproyeksikan jumlah pendaftaran tersebut mencapai 48 juta KK pada Desember 2026.

Untuk wilayah Pulau Jawa, pemerintah membutuhkan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos untuk mencapai target tersebut. Pemerintah juga membuka kesempatan masyarakat yang ingin berkontribusi dalam gerakan pelayanan sosial tersebut.

Luhut menegaskan Agen Perlinsos tidak mempunyai kewenangan menentukan seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Agen hanya membantu masyarakat mendaftar maupun mengajukan sanggahan melalui sistem perlindungan sosial.

“Terkait peran Agen Perlinsos, perlu saya pastikan juga bahwa mereka bukanlah pihak yang menentukan seseorang berhak menerima bantuan atau tidak. Tugas mereka murni sebagai 'loket pelayanan bergerak' yang membantu warga untuk mendaftar kapan saja dan di mana saja,” kata Luhut.

Agen Perlinsos membantu warga melakukan pendaftaran kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan masyarakat. Pelayanan tersebut juga diterapkan melalui pendataan masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang.

SPLP Menghubungkan Data Antarinstansi Pemerintah

Pendaftaran Perlinsos di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, terus didorong pemerintah setempat. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 4.855 KK telah terdaftar dari total populasi 8.945 KK.

Capaian tersebut setara sekitar 54 persen dari total populasi yang tercatat di wilayah tersebut. Pendaftaran terus didorong karena Perlinsos merupakan program untuk mendapatkan bansos pada tahun 2027.

Camat Bungus Teluk Kabung Afridon mengatakan antusiasme masyarakat mengikuti pendataan cukup tinggi. Namun, sebagian warga masih membutuhkan pendampingan karena keterbatasan perangkat dan akses informasi.

“Jumlah yang sudah mendaftar sebanyak 4.855 KK data per 16 Agustus dari total populasi 8.945 KK, sehingga capaian sudah 54 persen. Antusias warga untuk mendaftar cukup tinggi karena Perlinsos merupakan program untuk mendapatkan Bansos pada tahun 2027,” ujar Afridon, di Padang, Jumat 21 Agustus 2026.

Pemerintah kecamatan menyediakan pelayanan setiap hari kerja melalui kantor kecamatan dan kelurahan setempat. Agen Perlinsos juga mendatangi lokasi masyarakat berkumpul untuk memperluas jangkauan proses pendaftaran.

Pelayanan tersebut dilakukan melalui majelis taklim, pertemuan RT dan RW, tempat ibadah, hingga warung. Agen juga mendatangi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan.

“Agen Perlinsos mendatangi langsung ke rumah warga lansia, disabilitas, serta mereka yang mungkin tidak mendapatkan akses informasi tentang Perlinsos. Karena berjarak jauh dengan kantor lurah dan wilayah pemukiman,” katanya.

Afridon menyebut kepemilikan telepon pintar berbasis Android menjadi salah satu kendala pendaftaran masyarakat. Selain perangkat, jarak permukiman dengan kantor pemerintahan juga menjadi tantangan dalam proses pendataan.

“Di lapangan kendalanya warga banyak tidak memiliki HP Android dan jarak rumah jauh. Untuk itu kami instruksikan lurah dan Agen Digitalisasi Bansos proaktif, serta memanfaatkan momen pertemuan warga formal maupun nonformal untuk mendaftarkan secara langsung,” katanya.

Pemerintah kecamatan juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai pendaftaran Perlinsos. Informasi tersebut diteruskan hingga tingkat kelurahan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Proses Pendaftaran Dipangkas Menjadi Sekitar Lima Menit

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi salah satu fondasi penting digitalisasi perlindungan sosial. Menurutnya, SPLP memungkinkan berbagai sistem elektronik pemerintah saling terhubung secara aman.

Keterhubungan sistem tersebut mendukung pelayanan pemerintah yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Meutya menekankan teknologi pemerintah harus diarahkan untuk memastikan hak masyarakat diberikan secara tepat.

“Teknologi pemerintah bukan sekadar membangun sistem. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut memudahkan masyarakat dan memastikan hak masyarakat dapat diberikan secara tepat,” kata Meutya dalam keterangan resminya, dikutip di Jakarta, Kamis 13 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaan digitalisasi Perlinsos, pemerintah masih menghadapi data antarinstansi yang belum terhubung. Tantangan lainnya meliputi data yang belum diperbarui serta proses verifikasi yang masih panjang.

Masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan pendampingan tetap dapat menggunakan bantuan Agen Perlinsos.

Meutya menegaskan digitalisasi tidak berarti seluruh proses harus dilakukan sendiri oleh masyarakat. “Jadi, digitalisasi bukan berarti semua harus dilakukan sendiri oleh masyarakat,” kata Meutya.

“Bagi yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, tetap ada pendampingan,” ujar Meutya. Dalam uji coba, pemerintah juga mencatat perubahan waktu pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima bantuan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan proses tersebut dapat dilakukan sekitar lima menit. Sebelumnya, proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan dapat membutuhkan waktu hingga 200 hari.

Potensi Efisiensi Anggaran hingga Rp200 Triliun

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan digitalisasi Perlinsos menghasilkan efisiensi waktu dalam proses pelayanan perlindungan sosial. Menurutnya, proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan mengalami perubahan waktu setelah sistem diuji coba.

Sebelumnya, proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Dalam uji coba tersebut, proses pendaftaran dan verifikasi dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit.

"Proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari. Dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari dalam konferensi pers update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026.

Qodari menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut menggunakan Digital Public Infrastructure untuk menghubungkan berbagai sistem pemerintah yang sebelumnya tersebar.

Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, data dari delapan kementerian dan lembaga dapat dihubungkan. Upaya tersebut menghubungkan berbagai sistem yang tersebar agar dapat bekerja bersama secara terintegrasi.

Dalam tahap uji coba, pemerintah telah menjaring lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga. Pemerintah selanjutnya akan mengembangkan digitalisasi Perlinsos hingga mencakup berbagai wilayah Indonesia.

"Sejauh ini telah menjaring lebih dari 3,3 juta Kartu Keluarga di 43 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Nanti tentunya, menyusul akan ke seluruh wilayah Nusantara," katanya.

Selain efisiensi waktu, Qodari juga menyampaikan potensi efisiensi anggaran melalui penerapan Perlinsos Digital. Menurut Qodari, penerapan pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp127 sampai Rp200 triliun.

Bansos Disiapkan Langsung Melalui Rekening Masyarakat

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menyebut digitalisasi Perlinsos berpotensi memberikan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Menurutnya, penerapan Digital Public Infrastructure pada PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah.

Potensi efisiensi tersebut dapat meningkat apabila sistem diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya. Qodari memperkirakan potensi efisiensi tersebut mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun.

"Dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun," kata Qodari dikutip di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

Qodari mengaitkan potensi efisiensi tersebut dengan upaya pemerintah memastikan anggaran digunakan secara efektif. Selain efisiensi anggaran, penerapan sistem tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Qodari juga menyebut pemutakhiran data menjadi lebih responsif melalui penerapan sistem digital tersebut. Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Potensi efisiensi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan maksimal oleh rakyat Indonesia," katanya.

Potensi efisiensi anggaran tersebut menjadi salah satu manfaat yang disampaikan Qodari dari penerapan sistem terintegrasi. Pembahasan mengenai efisiensi tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial langsung melalui rekening masyarakat penerima bantuan. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi mengenai kepemilikan rekening tersebut.

"Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi. Untuk semua mereka punya bank account," kata Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan pola subsidi pemerintah dari produk menuju bantuan langsung. Menurut Luhut, subsidi nantinya diberikan langsung kepada rakyat.

"Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi. Jadi nanti subsidi langsung diberikan pada rakyat," ujarnya, menambahkan.

Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin menjadi kelompok yang diproyeksikan menerima bantuan pemerintah. Jumlah tersebut masih dapat berubah sesuai dengan data yang diperoleh pemerintah.

Selain melalui rekening, transaksi bantuan sosial juga diarahkan menggunakan mekanisme nontunai atau cashless. Menurut Luhut, mekanisme tersebut membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan.

"Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat jadi semua cashless transaksi ya. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya juga memperluas jaringan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Pemerintah juga mengembangkan sistem digital untuk memperbaiki proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan.

Seluruh persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Luhut berharap sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai pada waktu peluncuran tersebut.

Target pendaftaran juga terus diperluas dengan proyeksi mencapai 48 juta KK pada Desember 2026. Untuk wilayah Pulau Jawa, pemerintah membutuhkan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos dalam perluasan tersebut.