Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga
- 10 Sep 2026 19:12 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
- Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
- Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.
Pemerintah memulai uji coba Perlinsos Digital dari satu kabupaten sebelum memperluas cakupannya. Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi awal pemerintah menguji sistem perlindungan sosial digital tersebut.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan persiapan sistem berlangsung sekitar satu tahun. Menurutnya, proses tersebut dilakukan secara bertahap sebelum pemerintah memperluas pelaksanaan uji coba.
“Dan ini saya kira satu langkah terobosan luar biasa dari presiden. Kami lakukan ini sudah setahun, mempersiapkan ini 1 tahun,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Setelah Banyuwangi, pemerintah memperluas piloting Perlinsos Digital ke 215 kabupaten dan kota. Perluasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital.
Luhut menyampaikan pemerintah telah merancang peluncuran nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Ia berharap sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai pada waktu peluncuran tersebut.
“Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa rollout. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan sebelum peluncuran nasional. Ia berharap hampir tidak ada masalah serius ketika peluncuran tersebut dilakukan pada Oktober mendatang.
Pemerintah juga sepakat mengusulkan Gerakan Nasional Perlinsos kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut menjelaskan gerakan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkannya.
Untuk mendukung gerakan tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat, TNI, Polri, dan pihak lainnya sebagai Agen Perlinsos. Agen tersebut membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan mengecek kelayakan untuk menerima bantuan sosial.
“Dan kami ajak juga teman-teman Polri, dan TNI, dan juga yang lain, masyarakat semua saja, siapa saja kita ajak untuk menjadi agen Perlinsos. Karena agen Perlinsos ini itu sangat mudah,” kata Luhut.
Keterlibatan masyarakat tersebut diarahkan untuk membantu warga melakukan pendaftaran perlindungan sosial melalui Agen Perlinsos. Peran agen tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam memperluas pelayanan Perlinsos Digital kepada masyarakat.
|
Selanjutnya,
Temuan Banyuwangi dan Persoalan Ketepatan Sasaran
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....