Perlinsos Digital, Upaya Pemerintah Benahi Data dan Jangkau Warga

  • 10 Sep 2026 19:12 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
  • Persoalan utama yang ditemukan mencakup penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program pemerintah.
  • Pemerintah juga fokus menjangkau kelompok masyarakat berhak yang belum menerima bantuan sosial hingga saat ini melalui pendekatan data yang lebih baik.

PEMERINTAH mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki data dan penyaluran bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan persoalan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan bantuan sosial sebelumnya.

Persoalan penyaluran bantuan mencakup masyarakat yang menerima bantuan tetapi tidak sesuai kriteria program pemerintah. Pemerintah juga berupaya menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum mendapatkan bantuan sosial.

Digitalisasi Perlinsos dikembangkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Sistem tersebut menghubungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Pemerintah menyediakan pendaftaran secara mandiri bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan layanan digital melalui telepon seluler. Namun, sebagian masyarakat masih membutuhkan pendampingan karena keterbatasan literasi digital maupun perangkat.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan sebagai Agen Perlinsos. Agen tersebut membantu masyarakat melakukan pendaftaran tanpa menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Pelaksanaan Perlinsos Digital juga menunjukkan tantangan berbeda ketika diterapkan langsung pada masyarakat daerah. Di Bungus Teluk Kabung, keterbatasan telepon pintar dan jarak permukiman menjadi kendala pendaftaran.

Pada sisi pelayanan, pemerintah menyebut digitalisasi mampu mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan sosial. Proses yang sebelumnya dapat membutuhkan hingga 200 hari disebut dapat dilakukan sekitar lima menit.

Selain waktu pelayanan, pemerintah juga memproyeksikan digitalisasi Perlinsos memberikan potensi efisiensi terhadap anggaran negara. Penerapan sistem tersebut disebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp127 sampai Rp200 triliun.

Seluruh persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran nasional Perlinsos Digital pada pekan ketiga Oktober 2026. Pemerintah menargetkan sekitar 80 persen proses persiapan telah selesai ketika peluncuran tersebut berlangsung.

google-preference
Kata Kunci / Tags
10 September 2026 200 hari 215 kabupaten/kota 250 ribu Agen Perlinsos 258 kabupaten dan kota 3 3 juta Kartu Keluarga 3 juta KK 4 42 kabupaten kota 43 kabupaten/kota 48 juta KK 4.855 KK 54 persen 6 persen 77 8.945 KK Afridon Agen Perlinsos Amalia Adininggar Widyasanti #asn Babinsa bank account bansos bantuan sosial Banyuwangi Bhabinkamtibmas BPNT BPS Bungus Teluk Kabung Camat Bungus Teluk Kabung cashless data penerima bantuan data sosial ekonomi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Desember 2026 Desil Digital Public Infrastructure digitalisasi bansos digitalisasi perlindungan sosial Disabilitas DTSEN Efisiensi Anggaran face recognition Gerakan Nasional Peduli Tetangga Gerakan Nasional Perlinsos Gus Ipul HP Android Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Jakarta kecerdasan buatan kelayakan penerima Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Kepala Badan Pusat Statistik ketepatan sasaran Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah korupsi Kota Padang KPTDP lansia lima menit Literasi digital Luhut Binsar Pandjaitan masyarakat Menteri Komunikasi dan Digital Menteri Sosial Meutya Hafid Muhammad Qodari NIK pekan ketiga Oktober 2026 peluncuran nasional Perlinsos Digital pendaftaran pendampingan perlindungan sosial Perlinsos Digital PKH Polri Presiden Prabowo Subianto Pulau Jawa rekening masyarakat rollout Perlinsos Digital Rp127 triliun Rp200 triliun Saifullah Yusuf Sistem Penghubung Layanan Pemerintah SPLP subsidi langsung telepon pintar the invisible people TNI transaksi nontunai transparansi verifikasi

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....