RRI.CO.ID, Negara - Guna mengantisipasi eskalasi risiko bencana dan dampak perubahan iklim di Pulau Dewata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menggembleng puluhan personel kebencanaan melalui Uji Kompetensi SDM Penanggulangan Bencana. Kegiatan sertifikasi yang berlangsung pada 26-28 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan para petugas di garis depan memiliki standar keahlian yang terukur dan profesional.
Pelaksanaan uji kompetensi ini terwujud atas kerja sama BPBD Provinsi Bali dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (LSP-BNPB), Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB), serta dukungan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana).
Sebanyak 35 peserta lintas sektor berpartisipasi dalam agenda ini, meliputi perwakilan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, BMKG, perangkat daerah terkait, hingga organisasi penyandang disabilitas.
Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Ni Luh Made Vissca Anggraini, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Jumat 28 Agustus 2026 menegaskan pentingnya penguasaan kompetensi teknis sekaligus ketepatan pengambilan keputusan di tengah kondisi darurat yang tinggi risiko.
"Penanggulangan bencana menuntut profesionalisme, kecepatan, ketepatan, serta kolaborasi ketat. Kita memerlukan SDM yang tak sekadar paham teori, tetapi juga cekatan mengambil keputusan krusial di situasi dinamis," ujar Vissca saat membuka acara.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas petugas menjadi pilar penting dalam membangun ketangguhan daerah serta mendukung keselamatan masyarakat Bali secara menyeluruh.
Senada dengan hal tersebut, Asesor LSP-PB BNPB, Ismu Buhana, menggarisbawahi bahwa sertifikasi kompetensi merupakan hal wajib mengingat tingginya risiko pekerjaan di lapangan.
"Penugasan personel yang terevaluasi kompetensinya membuat operasional jauh lebih efisien, cepat, dan aman. Karena pekerjaan ini berisiko tinggi, uji kompetensi menjadi modal vital," ungkap Ismu.
Selama tiga hari, para peserta diuji berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB). Materi pengujian mencakup kaji cepat, pengelolaan data dan informasi, pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga manajemen distribusi logistik.
Hal menonjol dalam agenda ini yakni dilibatkannya perwakilan penyandang disabilitas guna mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali, Ni Ketut Leni, menyambut positif keterlibatan tersebut sebagai langkah inklusi yang nyata.
"Pelibatan ini menjadi contoh praktik baik. Pengetahuan dan keterampilan yang didapat akan kami salurkan kembali ke rekan-rekan disabilitas agar masyarakat luas kian siap menanggulangi risiko bencana," kata Leni.
Melalui sertifikasi terstandar ini, Bali terus memperkokoh kesiapsiagaan personel sebelum bencana melanda, demi menghadirkan pelayanan kebencanaan yang cepat, tepat, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....