RRI.CO.ID, Singaraja – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampunganyar dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banjarasem, Kabupaten Buleleng, Jumat 18 Juli 2026 lalu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program prioritas Presiden Tahun 2026.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Supendi, mengatakan monev dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan yang menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal implementasi program prioritas pemerintah, meliputi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

"Monev ini menjadi pembuka rangkaian pengawalan program prioritas Presiden di wilayah kerja Bali sepanjang tahun ini, agar kita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki gambaran nyata dari lapangan, bukan sekadar data di atas kertas," kata Supendi.

Sebelum pelaksanaan monev, Kanwil DJPb Provinsi Bali telah menggelar internalisasi teknis bagi pejabat dan pegawai bersama KPPN Denpasar, KPPN Amlapura, dan KPPN Singaraja pada 15 Juli 2026.

Dalam kunjungan ke SPPG Kampunganyar yang didampingi Kepala KPPN Singaraja, Setyawan, tim monev mencatat dapur tersebut mampu menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari dengan kebutuhan beras rata-rata 175 kilogram per hari. Setiap SPPG memperoleh alokasi anggaran operasional sebesar Rp500 juta untuk periode dua pekan.

Distribusi makanan bergizi telah menjangkau sejumlah sekolah, termasuk SD Kampung Bugis yang memiliki 114 siswa dan 11 tenaga pendidik. Sekolah tersebut menjadi salah satu lokasi yang memiliki akses distribusi cukup menantang karena harus melalui gang sempit yang hanya dapat dilalui kendaraan roda tiga.

Selain meninjau pelaksanaan MBG, tim juga mengunjungi KDMP Banjarasem. Hasil monev menunjukkan koperasi tersebut telah mengoperasikan unit usaha penyaluran gas bersubsidi serta menyiapkan gerai koperasi untuk mulai beroperasi.

Ketua KDMP Banjarasem, Putu Artawan, mengatakan pihaknya terus berupaya mengembangkan koperasi agar tidak hanya menjadi penyalur barang bersubsidi, tetapi juga mampu menggerakkan potensi ekonomi desa.

"Kami mendorong agar setiap KDMP tidak hanya menjadi kanal distribusi barang bersubsidi, tetapi juga mampu menggali potensi ekonomi desa secara mandiri," ujarnya.

Secara nasional, pemerintah menyediakan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar bagi setiap koperasi melalui skema bunga 6 persen per tahun dengan tenor maksimal enam tahun. Selain itu, Dana Desa Tahun Anggaran 2026 juga mendukung pengembangan KDMP, dengan alokasi sekitar Rp34,57 triliun atau 58,03 persen dari total pagu Dana Desa nasional sebesar Rp60,57 triliun.

Kanwil DJPb Provinsi Bali menyatakan hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan laporan kepada pimpinan sekaligus dasar koordinasi lanjutan bersama KPPN dan instansi terkait guna memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan efektif.

"Ke depan, pengawalan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala di berbagai wilayah Bali agar implementasi program prioritas Presiden berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap Supendi mengakhiri.