RRI.CO.ID, Negara – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar prestasi administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna I DPRD Jembrana Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Kamis 25 Juni 2026.

Menurut Kembang, penyampaian Ranperda merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah setelah laporan keuangan selesai diaudit oleh BPK RI. Tahapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan itu, Kembang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pembangunan selama tahun 2025. Ia menyebut tahun tersebut memiliki arti penting karena menjadi tahun pertama dirinya bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna memimpin Kabupaten Jembrana.

"Keberhasilan tidak lahir dari kerja satu orang. Semua merupakan hasil sinergi, kebersamaan, dan gotong royong seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang telah menjalankan pengelolaan keuangan secara baik.

Meski demikian, Kembang mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Predikat tersebut justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, inovasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari tertibnya laporan keuangan, tetapi bagaimana setiap program dan anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan rasa keadilan, dan memberi harapan bagi masyarakat," katanya.

Pada kesempatan itu, Kembang juga memaparkan realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,197 triliun atau 102,16 persen dari target Rp1,172 triliun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp244,57 miliar atau 105,96 persen dari target Rp230,81 miliar. Sementara pendapatan transfer tercatat sebesar Rp952,93 miliar atau 101,23 persen dari target Rp941,26 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah daerah menganggarkan Rp1,244 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,174 triliun atau 94,37 persen. Realisasi tersebut meliputi belanja operasi Rp935,79 miliar, belanja modal Rp97,50 miliar, belanja tidak terduga Rp1,32 miliar, serta belanja transfer Rp140,30 miliar.

Untuk komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp76,28 miliar atau 97,48 persen dari target Rp78,25 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,4 miliar atau 62,96 persen dari target Rp5,4 miliar.

Bupati Kembang berharap capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

"Setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang akan terus menjadi komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan," tutupnya.