JEMBRANA, RRI – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali untuk ke-12 kalinya secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin, 8 Juni 2026.
Meski kembali memperoleh predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan, Bupati Kembang menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan standar tata kelola keuangan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“WTP yang diraih hari ini melalui proses panjang. Selama 12 tahun terakhir kita mampu mempertahankannya. Namun WTP bukanlah piala prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten untuk mewujudkan tata kelola APBD yang semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, opini WTP merupakan tolok ukur minimal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, keberhasilan mempertahankan predikat tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Menurut Kembang, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Jembrana, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ke depan, Pemkab Jembrana berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Berbagai langkah juga akan dilakukan, termasuk optimalisasi APBD melalui efisiensi belanja serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan dan mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menyerahkan LHP secara serentak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali yang juga berhasil mempertahankan opini WTP.
Dalam kesempatan tersebut, Satria Perwira mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan penyusunan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian ini hendaknya menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Pemerintah daerah diharapkan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Turut mendampingi Bupati Jembrana dalam penyerahan LHP tersebut, Sekretaris Daerah Jembrana I Made Budiasa dan Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....