Pertahankan Opini WTP ke-12, BPK Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi

RRI.CO.ID, Singaraja – Kabupaten Buleleng kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak beberapa tahun terakhir.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2025 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali kepada pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin, 8 Juni.

Pencapaian opini WTP menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi aspek kepatuhan yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Meski demikian, opini tersebut tidak menutup perlunya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan hasil pemeriksaan BPK harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan," ujarnya.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK agar sistem pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara perangkat daerah, pengelola keuangan, serta fungsi pengawasan internal dalam memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buleleng menerima langsung LHP LKPD TA 2025 didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dengan capaian tersebut, tantangan berikutnya bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.