Perubahan APBD Agam 2026 Diprioritaskan untuk Pemulihan Pascabencana

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Agam memprioritaskan anggaran pemulihan pascabencana dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Selain rehabilitasi dan rekonstruksi, anggaran juga diarahkan untuk mendukung mitigasi bencana serta penanganan kondisi tanggap darurat di daerah.

Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan pemulihan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam Perubahan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan dalam nota jawaban Bupati Agam atas pandangan umum fraksi DPRD Agam pada rapat paripurna di Aula DPRD Agam, Jumat, 11 September 2026.

“Alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Agam. Di samping itu, kita juga mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana dan kondisi tanggap darurat,” katanya.

Menurut Muhammad Iqbal, pembangunan pascabencana tidak hanya difokuskan pada satu sektor, tetapi mencakup berbagai infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih dan infrastruktur lainnya dilakukan secara merata berdasarkan skala prioritas.

Ia menegaskan, arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran perubahan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga akan mendorong agar setiap program yang dianggarkan memiliki indikator yang jelas, target terukur dan kepastian pelaksanaan.

“Rancangan Perubahan APBD 2026 harus memiliki indikator yang jelas. Target yang terukur dan kepastian eksekusi pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Selain pemulihan pascabencana, pemerintah daerah juga mengarahkan belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan UMKM serta peningkatan ekonomi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan dan pembangunan Kabupaten Agam.

Terkait kemampuan fiskal daerah, Muhammad Iqbal menyatakan pemerintah daerah sependapat bahwa kapasitas fiskal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat.

“Upaya peningkatan PAD terus kita lakukan, namun tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan PAD, menurutnya, tidak hanya ditempuh melalui kenaikan tarif atau pungutan, tetapi juga dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Pemerintah daerah turut mendorong digitalisasi sistem pemungutan dan pelayanan, peningkatan kinerja BUMD serta pengembangan potensi pariwisata.

Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap target pendapatan yang belum tercapai. Sejumlah inovasi diterapkan, antara lain digitalisasi penerimaan daerah, penguatan pengawasan serta pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD akan diinstruksikan mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah Rancangan Perubahan APBD 2026 disetujui bersama DPRD. OPD yang memiliki fungsi pengendalian pembangunan juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan progres pekerjaan.