Agam Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak saat Bencana

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG), terutama dalam kondisi darurat dan wilayah terdampak bencana. Kesiapsiagaan perlindungan tersebut didorong sejak tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.

Asisten I Setda Agam, Yunilson, mengatakan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor. Setiap instansi dan lembaga terkait perlu menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujarnya saat Pertemuan Koordinasi Lanjutan Subklaster Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender (PP KBG PP) di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Senin, 28 September 2026.

Dalam pembahasan, pemerintah bersama instansi terkait mengidentifikasi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak di lapangan, khususnya ketika terjadi bencana. Salah satu perhatian diarahkan pada pencegahan kekerasan berbasis gender di lokasi pengungsian.

Selain itu, koordinasi juga mencakup penyediaan data terpilah serta pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak selama kondisi darurat. Layanan psikososial dan perlindungan anak juga menjadi bagian dari mekanisme yang perlu dipersiapkan.

Yunilson menilai kesiapsiagaan tidak hanya diperlukan ketika bencana telah terjadi. Pengarusutamaan gender juga perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi hingga penanganan pascabencana.

Melalui Subklaster PP KBG PP, Pemkab Agam mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan hak serta kebutuhan kelompok rentan tetap terpenuhi dalam situasi bencana maupun kondisi sehari-hari.

“Penguatan koordinasi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Agam memastikan penanganan perempuan dan anak tidak terabaikan ketika menghadapi situasi darurat. Dengan pembagian peran yang jelas, layanan perlindungan diharapkan dapat diberikan secara terpadu sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.