RRI.CO.ID, Malang - Pelaksanaan program bongkar ratoon tebu 2025 di Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada biaya bongkar muatan (unloading) bibit yang mencapai Rp200 ribu, serta dugaan aliran bantuan ke Tanah Kas Desa (TKD).
Penasehat Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda (Intip) Kabupaten Malang, Hotib, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah catatan saat melakukan penelusuran di Desa Rembun, Kecamatan Dampit.
Menurutnya, secara umum pemerintah desa menyampaikan program berjalan baik, termasuk penyaluran dana Hari Orang Kerja (HOK). Namun, muncul persoalan lain terkait biaya distribusi bibit.
“Nah, kita setelah sharing-sharing di sana, secara prinsip kalau menurut kepala desa di desa Rembun itu, program itu sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan bagus,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Hotib mengungkapkan, terdapat biaya bongkar muatan bibit sekitar Rp200 ribu yang diduga dibebankan kepada petani. Meski demikian, disebutkan ada subsidi sebesar Rp75 ribu dari dinas melalui petugas lapangan.
“Nah, di situ ada yang namanya biaya bongkar muatan, kisaran Rp200.000. Dan itu dapat subsidi katanya dari dinas pertanian melewati tenaga lapangan BPP, disubsidi sebesar Rp75.000,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena petani ditengarai masih menanggung sebagian biaya dalam program bantuan pemerintah.
“Berarti kalau begitu yang menjadi pertanyaan bagi kita, uang Rp200.000 ini dibebankan kepada petani. Jadi meskipun dapat subsidi, ini subsidi apa kan begitu mas?,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya informasi terkait Tanah Kas Desa (TKD) yang disebut ikut menerima program bongkar ratoon.
“Nah, yang menjadi pertanyaan lagi bagi kita, apakah boleh Tanah Kas Desa (TKD) ini mendapatkan program ini?” katanya.
Menurut Hotib, program bantuan seharusnya diprioritaskan bagi petani yang membutuhkan, sehingga perlu kejelasan mekanisme penetapan penerima manfaat.
Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawalan agar pelaksanaan program berjalan transparan dan tidak membebani petani.
“Kita akan terus mengawal ini mas, akan terus mengawal sejauh mana ini berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit, Chusnul Fikriani, membantah adanya biaya bongkar muat bibit sebesar Rp200 ribu per rit.
" Biaya bongkar muat benih hanya Rp75 ribu," terangnya.
Ia menjelaskan bantuan benih dikirim ke kelompok tani sebelum didistribusikan ke petani. Saat proses bongkar muatan, kelompok tani menyiapkan tenaga bongkar.
"Nah yang membayar tenaga bongkar itu dari penyedia, uangnya dititip ke sopir truknya itu," urainya.
Fikriani menambahkan, ongkos bongkar muatan bibit tebu per rit sebesar Rp75 ribu. Di Kecamatan Dampit, terdapat enam kelompok tani yang menyalurkan bantuan tersebut.
" Enam kelompok tani itu tersebar di beberapa desa antara lain Jambangan, Bumirejo, Baturetno, totalnya sekitar 30 hektar, dan di Desa Rembun mendapat 14 hektar, " tegas Fikriani.
Terkait dugaan bantuan bibit tebu yang mengalir ke TKD, ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi petani.
" Boleh ke TKD tapi tanah kas desa itu disewa oleh petani, karena bantuan itu untuk petani," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....