RRI.CO.ID, Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi bansos.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan basis data nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Buleleng, sudah masuk dalam DTSEN berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data ini kemudian dipetakan dalam desil atau tingkat kesejahteraan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5 menjadi prioritas penerima bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS).

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data. Ada masyarakat yang seharusnya tidak layak justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan belum terdata.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Buleleng mendorong pembaruan data melalui musyawarah desa dan kelurahan. Selain itu, dilakukan langkah transparansi dengan penandaan rumah penerima bantuan guna memastikan kelayakan.

“Jika ditemukan tidak sesuai, maka akan segera dilakukan pembaruan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mempersiapkan implementasi digitalisasi bansos melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos). Sistem ini memungkinkan pengecekan kelayakan penerima bantuan hanya dengan menginput NIK.

Keunggulan sistem ini adalah integrasi data dengan berbagai instansi seperti kependudukan, perbankan, hingga kepemilikan aset. Dengan demikian, potensi manipulasi data dapat diminimalisir.

“Semua akan terbuka. Jika memiliki aset atau transaksi tertentu, sistem akan langsung mendeteksi sehingga tidak bisa lagi dimanipulasi,” katanya.

Buleleng sendiri menjadi salah satu daerah pilot project digitalisasi bansos di Bali. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan lebih dari 1.000 agen perlinsos di tingkat desa untuk mendampingi masyarakat dalam penggunaan sistem tersebut.

Melalui langkah ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih transparan, akurat, dan berkeadilan.