RRI.CO.ID, Tanjung Selor - Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang solid.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan, realisasi pendapatan daerah berhasil menembus angka Rp2,06 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2025.

Capaian tersebut diungkapkan Bupati Bulungan Syarwani saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II DPRD Bulungan Tahun 2026.

Dari target pendapatan sebesar Rp1,92 triliun, realisasi hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.063.141.752.135,91 atau 107,05 persen.

Angka tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat.

“Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025 mencapai 107,05 persen dari target yang telah ditetapkan,” ujar Syarwani, Senin (15/6/2026).

Tidak hanya melampaui target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatatkan kinerja yang cukup impresif.

Dari target sebesar Rp219,38 miliar, realisasi PAD mencapai Rp249,44 miliar atau 113,70 persen.

Menurut Syarwani, capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan mulai menunjukkan hasil yang positif.

Ia menegaskan peningkatan PAD harus terus didorong agar ketergantungan terhadap dana transfer secara bertahap dapat ditekan.

“PAD merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Karena itu, potensi-potensi pendapatan yang sah harus terus dioptimalkan tanpa membebani masyarakat dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Tercatat, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,61 triliun atau 109,21 persen dari target yang ditetapkan.

Bupati menilai capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memastikan program-program prioritas tetap berjalan.

“Peningkatan pendapatan daerah harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Anggaran yang tersedia harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, laporan pertanggungjawaban APBD juga mencatat belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,50 triliun dengan realisasi mencapai Rp2,13 triliun atau 85,12 persen.

Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syarwani menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tingginya realisasi pendapatan, tetapi juga dari kualitas penggunaan anggaran yang mampu menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita tidak sekadar mengejar serapan anggaran atau capaian angka semata. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Capaian positif tersebut semakin diperkuat dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Predikat tersebut menjadi WTP ketujuh yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.

Menurut Syarwani, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan keuangan yang baik tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Pemkab Bulungan berkomitmen memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan daerah agar kinerja fiskal yang positif dapat terus dipertahankan.

“Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel. Karena itu, komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan kualitas belanja daerah akan terus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (rln)