Proyeksi APBD Bulungan 2027 Rp2,1–2,3 Triliun, Sekda Tekankan Efisiensi Ketat

RRI.CO.ID, Tanjung Selor : Proyeksi APBD Kabupaten Bulungan tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun.

Namun, ruang fiskal tersebut dibayangi tekanan kondisi nasional, sehingga pemerintah daerah diminta tidak boros dan lebih selektif dalam belanja.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Bulungan, H. Risdianto saat menutup Forum Perangkat Daerah penyusunan rencana kerja 2027 di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati, Jumat (26/3/2026).

Menurut Sekda, defisit APBN yang telah mencapai sekitar Rp135 triliun hingga Februari menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi kemungkinan besar akan berlanjut hingga ke daerah.

“Situasi ini harus kita respons dengan pengendalian belanja. Jangan sampai APBD terbebani kegiatan yang tidak berdampak langsung,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti pos belanja operasional yang dinilai masih bisa ditekan, mulai dari perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, BBM, hingga belanja alat tulis kantor dan kegiatan seremonial.

Sekda menegaskan, arah kebijakan anggaran 2027 harus bergeser pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Fokuskan pada infrastruktur, pelayanan dasar, dan program yang benar-benar dirasakan masyarakat. APBD harus dijaga tetap sehat, bukan sekadar habis dibelanjakan,” ujarnya.

Dalam penyusunan rencana kerja, tercatat sedikitnya 2.555 usulan masyarakat telah masuk dalam sistem SIPD.

Selain itu, terdapat 1.001 usulan pokok pikiran DPRD dan 41 usulan dari kelompok rentan sebagai bagian dari upaya pembangunan inklusif.

Namun demikian, Sekda mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Ini soal prioritas. Kita harus berani memilah mana yang mendesak dan berdampak luas,” katanya.

Ia juga mendorong setiap perangkat daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi menghadirkan minimal satu inovasi unggulan yang mampu memberi daya ungkit bagi pembangunan.

Selain itu, perangkat daerah diminta lebih aktif membuka peluang pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun sumber lain di luar APBD.

Di akhir arahannya, Sekda menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah pesisir dan pedalaman yang masih membutuhkan perhatian lebih.

“Pembangunan harus adil. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal,” tutupnya. (rln/sti)