Kawal MBG, Bupati Bulungan Minta Komite Sekolah Jangan Lengah Awasi Makanan Anak

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulungan mendapat perhatian serius dari Bupati Bulungan, Syarwani.

Ia meminta pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi peserta didik diperketat dan tidak boleh dilakukan sekadar formalitas.

Bupati menegaskan, program MBG menyangkut langsung kesehatan puluhan ribu anak.

Karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memastikan makanan yang dibagikan benar-benar layak, aman dan memenuhi standar gizi. Kelalaian sekecil apa pun dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan anak.

Penegasan tersebut disampaikan Syarwani saat membuka Giat Pengumuman Pemenang Lomba Posyandu serta Lomba Tari Pesisir dan Pedalaman Tingkat Kecamatan Tanjung Selor.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Anak ke-47 sekaligus mendorong penguatan pembinaan anak dan generasi muda.

Syarwani secara khusus meminta komite sekolah ikut mengambil peran dalam pengawasan MBG. Kepala desa dan lurah juga diminta tidak pasif, terutama dalam memastikan pelaksanaan program di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada kelalaian dalam penyediaan makanan yang kemudian berdampak pada kesehatan anak-anak kita,” tegas Syarwani.

Menurutnya, saat ini terdapat 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bulungan yang melayani lebih dari 27.000 anak di sejumlah wilayah, termasuk Tanjung Selor, Tanjung Palas dan Tanjung Palas Utara.

Besarnya cakupan penerima manfaat tersebut membuat sistem pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan satu pihak.

Komite sekolah, kata dia, harus menjadi bagian dari mata rantai pengawasan. Makanan yang diterima peserta didik harus diperhatikan mulai dari kondisi, kualitas hingga kelayakannya sebelum dikonsumsi.

“Ini menyangkut anak-anak kita. Jangan hanya menerima dan membagikan. Harus ada kepedulian dan pengawasan bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, Syarwani menegaskan pembangunan kualitas manusia harus dimulai sejak fase paling awal kehidupan. Pemkab Bulungan bahkan mendorong kepala desa, lurah dan kader Posyandu melakukan pemantauan ibu hamil secara langsung dari rumah ke rumah.

Ia meminta data ibu hamil di setiap wilayah benar-benar akurat, termasuk usia kehamilan dan perkiraan waktu persalinan. Data tersebut dinilai penting agar intervensi gizi dan pendampingan dapat dilakukan secara tepat sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

“Kita tidak bisa lagi bekerja di dalam ruangan saja. Saya minta camat, kepala desa dan lurah memastikan kader Posyandu turun langsung ke lapangan, datang dari rumah ke rumah. Kita harus memiliki data kalender kehamilan yang presisi, siapa saja warga yang hamil dan kapan perkiraan melahirkannya,” tegasnya.

Syarwani juga mengingatkan agar pengelolaan Posyandu tidak terjebak pada rutinitas administratif. Kader Posyandu bersama PKK dan Puskesmas harus mampu menghadirkan pola pelayanan yang lebih aktif, inovatif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulungan menekan stunting sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Bagi pemerintah daerah, persoalan gizi tidak dapat diselesaikan hanya melalui program bantuan makanan, tetapi membutuhkan pengawasan dan pendampingan sejak masa kehamilan.

Selain persoalan gizi, Syarwani menyoroti berbagai ancaman yang dapat memengaruhi tumbuh kembang generasi muda, mulai dari penggunaan gadget secara berlebihan, narkoba, pernikahan dini hingga berbagai persoalan sosial lainnya.

Ia meminta lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat tidak membiarkan anak tumbuh tanpa pendampingan. Kegiatan seni, olahraga dan budaya dinilai perlu diperbanyak sebagai ruang positif bagi anak untuk mengembangkan bakat sekaligus membangun karakter.

“Ancaman gadget dan narkoba itu nyata di sekitar kita. Karena itu, anak-anak harus diberikan ruang untuk melakukan kegiatan positif. Jangan biarkan waktu mereka habis hanya di depan layar,” katanya.

Syarwani juga meminta kepala desa dan lurah mengambil peran lebih besar dalam membangun lingkungan yang ramah terhadap anak.

Dengan kewenangan dan masa jabatan yang panjang, pemerintah desa dinilai memiliki ruang yang cukup untuk menyusun program pembangunan manusia secara berkelanjutan.

“Pembangunan Bulungan tidak boleh hanya diukur dari jalan, gedung atau infrastruktur fisik. Ukuran yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita agar tumbuh sehat, cerdas dan berkarakter,” pungkasnya. (rln/*)