RRI.CO.ID, Negara – Kondisi keuangan RSU Negara kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jembrana. Membengkaknya kewajiban rumah sakit hingga sekitar Rp34 miliar mendorong Komisi III meminta pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, sekaligus menyoroti ketersediaan obat yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi III DPRD Jembrana bersama jajaran manajemen RSU Negara, Senin, 27 Juli 2026, sebagai bagian dari persiapan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Komisi III DPRD Jembrana, Dewa Putu Mertayasa, mengatakan pihaknya memerlukan data yang akurat mengenai kondisi rumah sakit, baik dari sisi keuangan maupun pelayanan. Menurutnya, informasi yang diperoleh sebelumnya masih terdapat perbedaan sehingga perlu dilakukan klarifikasi.

"Kami ingin memperoleh gambaran yang riil mengenai kondisi RSU Negara. Data ini akan menjadi dasar dalam pembahasan anggaran sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan," ujarnya.

Selain persoalan utang, Komisi III juga menyoroti berkurangnya jumlah pasien yang datang berobat ke RSU Negara. Salah satu penyebab yang menjadi perhatian DPRD adalah terbatasnya ketersediaan obat, yang dikhawatirkan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit.

Dewa menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung upaya perbaikan pelayanan di RSU Negara. Karena itu, kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai diharapkan menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.

Sementara itu, Direktur RSU Negara, dr. I Gusti Agung Putu Arisantha, menjelaskan total kewajiban rumah sakit pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp33,4 miliar. Lebih dari separuhnya, yakni sekitar Rp17 hingga Rp18 miliar, merupakan utang pengadaan obat dan bahan medis habis pakai. Sisanya terdiri atas kewajiban pembayaran jasa pelayanan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kerja sama pelayanan kesehatan, pengelolaan limbah, hingga tagihan utilitas.

Ia menyebutkan, hingga Juni 2026 rumah sakit telah melunasi utang tahun sebelumnya sebesar Rp23,1 miliar. Namun, seiring berjalannya operasional rumah sakit, muncul kembali kewajiban baru sehingga total utang hingga akhir Juli kembali berada di kisaran Rp34 miliar.

"Belanja yang belum terbayarkan sampai akhir Juli sekitar Rp24 miliar. Jika ditambah sisa kewajiban tahun sebelumnya sekitar Rp10 miliar, totalnya kembali mencapai kurang lebih Rp34 miliar," jelasnya.

Arisantha mengungkapkan pendapatan RSU Negara selama Januari hingga Juni 2026 rata-rata berada pada kisaran Rp6,1 miliar hingga Rp6,2 miliar setiap bulan. Sementara kebutuhan operasional rutin mencapai sekitar Rp6,6 miliar per bulan, sehingga rumah sakit masih mengalami defisit sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta setiap bulan.

Menurutnya, keterbatasan stok obat turut memengaruhi tingkat kunjungan pasien. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih berobat ke rumah sakit swasta karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia.

"Ketika obat tidak tersedia, keluhan pasien hampir setiap hari muncul. Hal itu berdampak pada kepercayaan masyarakat dan berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit," katanya.

Sebagai langkah perbaikan, manajemen RSU Negara telah melakukan sejumlah efisiensi, salah satunya menurunkan porsi jasa pelayanan dari 30 persen menjadi 25 persen dari total pendapatan rumah sakit. Kebijakan tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta yang dialokasikan untuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai.

Di sisi lain, pihaknya berharap adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jembrana sekitar Rp10 miliar per tahun selama dua tahun ke depan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu mengurangi beban utang sekaligus memulihkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Harapannya, dengan dukungan tersebut kebutuhan obat dapat terpenuhi, pelayanan kembali optimal, jumlah pasien meningkat, dan kondisi keuangan rumah sakit berangsur membaik," ujar Arisantha.