RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui pendampingan pendataan di Kecamatan Sawan dan Sukasada. Program ini menjadi bagian dari upaya memperbarui data perlindungan sosial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Pendampingan yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) melibatkan Agen Perlinsos, Pendamping PKH, pemerintah desa, serta berbagai unsur terkait. Petugas melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK), verifikasi data sosial ekonomi, hingga pendaftaran masyarakat ke Portal Perlinsos.

Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, mengatakan validitas data menjadi kunci utama keberhasilan digitalisasi bantuan sosial. Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat memberikan data yang benar serta mendukung proses pendataan yang tengah berlangsung.

"Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial ditentukan oleh validitas data. Saya mengajak seluruh masyarakat mendukung proses pendataan ini dengan memberikan data yang benar dan lengkap agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," ujar Bupati Sutjidra.

Pada pelaksanaan terbaru, sebanyak 1.824 warga berhasil didampingi. Hasil verifikasi awal menunjukkan 163 orang berpotensi layak menerima BPNT dan PKH, 492 orang berpotensi menerima BPNT, 978 orang belum memenuhi syarat, sedangkan 191 orang masih menunggu proses verifikasi lanjutan.

Hingga pelaksanaan terbaru, progres percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng telah mencapai 104.709 orang atau 38,88 persen dari total sasaran 269.323 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Buleleng optimistis target pendataan dapat tercapai melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, Agen Perlinsos, Pendamping PKH, serta partisipasi aktif masyarakat.

"Kami merasa sangat terbantu karena petugas menjelaskan prosesnya dengan baik dan membantu mengecek data kami secara langsung. Semoga bantuan sosial ke depan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar salah seorang warga peserta pendampingan.