Bawaslu Buleleng Temukan Data Pemilih Bermasalah Saat Uji Petik Lapangan

Bawaslu Kabupaten Buleleng menemukan sejumlah persoalan dalam data pemilih saat melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 pada Kamis, 4 Juni 2026. Temuan tersebut diperoleh melalui metode uji petik yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual masyarakat. Hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat data yang perlu diperbaiki guna menjaga kualitas daftar pemilih di Kabupaten Buleleng.

Beberapa persoalan yang ditemukan di antaranya pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili tetapi masih terdaftar di wilayah asal, hingga warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam daftar pemilih. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi akurasi data pemilih pada pemilu dan pemilihan mendatang. Oleh karena itu, proses pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak pilihnya.

Ketua Bawaslu Buleleng, I Kadek Carna Wirata, menjelaskan pengawasan dilakukan terhadap hasil PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan KPU Buleleng pada 2 April 2026. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pencermatan administrasi, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan data yang telah diperbarui benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, metode uji petik menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat akurasi data pemilih yang telah dimutakhirkan.

“Melalui uji petik, kami memastikan apakah data yang telah dimutakhirkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasilnya masih ditemukan beberapa persoalan, seperti pemilih meninggal yang masih terdaftar, pemilih pindah domisili yang masih tercatat di daerah asal, serta warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam data pemilih,” ujarnya.

Carna menegaskan bahwa data pemilih merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Karena itu, setiap perubahan status penduduk harus tercermin dalam daftar pemilih agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Ia menilai pengawasan yang dilakukan sejak masa non-tahapan menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Buleleng, Gede Ganesha, mengatakan seluruh hasil pengawasan yang diperoleh di lapangan telah dihimpun dan dianalisis secara administratif. Temuan-temuan tersebut selanjutnya disampaikan kepada KPU Buleleng sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar setiap data yang belum akurat dapat segera diperbaiki pada periode pemutakhiran berikutnya.

“Seluruh hasil pengawasan telah kami kumpulkan dan analisis untuk kemudian disampaikan kepada KPU Buleleng. Kami berharap data dan temuan yang kami sampaikan dapat dicermati kembali sehingga berbagai permasalahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki dalam proses pemutakhiran berikutnya,” katanya.

Bawaslu Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas data pemilih melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan PDPB pada masa non-tahapan dinilai sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan data pemilih yang berkualitas, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diharapkan dapat berlangsung lebih demokratis, transparan, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

Data pemilih yang valid tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk melaporkan setiap perubahan data kependudukan. Melalui sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat, kualitas daftar pemilih di Kabupaten Buleleng diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan demokrasi dan perlindungan hak pilih warga menjelang pelaksanaan agenda pemilu di masa mendatang.