Kabag PBJ Buleleng Optimistis Sembilan Paket Tender Rampung Juli 2026

RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mematangkan proses pengadaan proyek infrastruktur tahun 2026. Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Buleleng, berbagai langkah percepatan dilakukan agar pembangunan jalan dan jembatan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan fisik pada semester kedua tahun ini.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Kaji Ulang Paket Pengerjaan Jalan dan Jembatan yang berlangsung di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng. Kegiatan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh dokumen persiapan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan sebelum memasuki proses tender.

Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, menjelaskan bahwa kaji ulang dilakukan untuk memverifikasi dokumen yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama konsultan perencana. Menurutnya, kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi fondasi utama agar proses pengadaan berjalan lancar serta terhindar dari potensi kendala di kemudian hari.

“Kaji ulang ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan dokumen pemilihan. Dengan dokumen yang matang, proses tender dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam rangka mempercepat proses pengadaan, Bagian PBJ juga melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait konsolidasi sejumlah proyek yang memiliki karakteristik serupa. Hasilnya, sebanyak 15 paket pekerjaan jalan dan dua paket jembatan yang sebelumnya direncanakan terpisah, kini dikonsolidasikan menjadi sembilan paket tender. Langkah tersebut dinilai mampu menghemat waktu sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek.

Untuk mengawal proses percepatan tersebut, Bagian PBJ mengerahkan lima kelompok kerja yang secara khusus melakukan kaji ulang terhadap seluruh paket pekerjaan. Suwitra menargetkan proses tender dapat berlangsung sepanjang Juni 2026 sehingga penandatanganan kontrak sudah dapat dilakukan pada pertengahan hingga akhir Juli. Dengan demikian, pekerjaan fisik dapat segera dimulai dan memanfaatkan kondisi cuaca yang lebih mendukung.

“Percepatan ini sangat penting karena pekerjaan infrastruktur jalan sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Kami ingin memanfaatkan momentum musim kemarau secara optimal agar proses konstruksi dapat berjalan lancar dan target penyelesaian pekerjaan bisa tercapai sesuai jadwal,” katanya.

Selain percepatan jadwal, pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap perhitungan nilai paket pekerjaan. Saat ini, tim masih melakukan pembahasan mendalam terkait dampak fluktuasi harga material, kenaikan biaya distribusi, serta perubahan nilai tukar yang berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan proyek. Seluruh komponen tersebut harus dihitung secara cermat agar menghasilkan nilai pengadaan yang realistis dan akuntabel.

Suwitra menambahkan bahwa penerapan kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Pekerjaan Umum turut menjadi perhatian dalam proses evaluasi tender. Menurutnya, ketentuan tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan preferensi harga sehingga PPK harus melakukan kajian secara teliti agar proses penetapan pemenang tetap sesuai ketentuan hukum.

“Sesuai aturan dan surat edaran Kementerian PU, penerapan penggunaan produk dalam negeri akan memengaruhi perhitungan preferensi harga bagi para peserta tender. Karena itu, kami meminta seluruh pihak yang terlibat untuk cermat dan teliti sehingga penetapan pemenang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” ucapnya.

Melihat progres yang berjalan hingga saat ini, Suwitra optimistis seluruh tahapan pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menegaskan bahwa percepatan tender menjadi bagian dari komitmen Bagian PBJ Setda Buleleng dalam mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.