RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan ekosistem bahasa isyarat yang inklusif guna menjamin akses layanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berorientasi pada kesetaraan dan pemenuhan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih ramah bagi kelompok disabilitas.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng Putu Ariadi Pribadi saat mengikuti secara daring kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ekosistem Bahasa Isyarat Disabilitas. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan nasional. Forum tersebut bertujuan menghimpun berbagai praktik baik dan tantangan dalam penguatan layanan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang tuna rungu di Indonesia.

Kabupaten Buleleng dipilih sebagai salah satu daerah dalam kajian nasional tersebut karena dinilai memiliki praktik inklusif berbasis masyarakat yang telah berkembang secara alami. Salah satu contoh yang mendapat perhatian adalah keberadaan Desa Bengkala yang dikenal sebagai Desa Kolok. Desa tersebut memiliki sistem komunikasi berbasis bahasa isyarat lokal yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Saat dihubungi Sabtu, 16 Mei 2026, Putu Ariadi Pribadi mengatakan pembangunan layanan publik yang inklusif harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi, tetapi menjadi bagian penting dari hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan yang setara. Akses tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan hingga berbagai layanan publik lainnya.

“Pemerintah Kabupaten Buleleng mendukung penuh upaya penguatan ekosistem bahasa isyarat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Penyandang disabilitas tuna rungu harus mendapatkan ruang yang sama dalam mengakses layanan publik maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Desa Bengkala menjadi contoh nyata bagaimana kesadaran masyarakat dapat membangun sistem komunikasi yang inklusif secara alami. Menurutnya, budaya lokal yang tumbuh di masyarakat dapat menjadi dasar penting dalam memperkuat kebijakan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Pengalaman tersebut juga dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan kebijakan di tingkat yang lebih luas.

“Bengkala menunjukkan bahwa inklusi sosial dapat tumbuh dari budaya dan kesadaran masyarakat. Ini menjadi kekuatan sekaligus pembelajaran penting dalam pengembangan kebijakan bahasa isyarat di tingkat nasional,” katanya.

Putu Ariadi menegaskan hasil FGD tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas tuna rungu. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar layanan publik yang inklusif dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Seluruh organisasi perangkat daerah juga didorong untuk memperkuat pelayanan yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan inklusif tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan yang benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” ucapnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan nasional terkait penguatan bahasa isyarat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tuna rungu. Dengan penguatan ekosistem bahasa isyarat, pembangunan inklusif diharapkan semakin terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.