DPRD Bali Minta Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang Dibiayai APBN

RRI CO.ID, Singaraja - Rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Bali. Proyek ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas Bali Utara sekaligus menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan kemacetan di jalur Gilimanuk.

Meski mendukung penuh pengembangan pelabuhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi, menegaskan pembiayaan proyek seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali.

Menurut Kresna Budi, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang menjadi langkah strategis untuk mengurai persoalan lalu lintas logistik yang selama ini kerap menumpuk di wilayah Gilimanuk, Jembrana. Selain itu, keberadaan pelabuhan yang lebih besar juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bali Utara yang selama ini dinilai belum berkembang maksimal.

“Menurut pandangan saya, cara penguraian yang paling tepat adalah memaksimalkan Pelabuhan Celukan Bawang. Ini bukan hanya untuk antisipasi jangka pendek seperti Idul Fitri saja, tetapi untuk antisipasi jangka menengah dan panjang. Jangan sampai masalah kemacetan logistik terjadi lagi,” ujarnya, Senin 11 Mei 2026.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan tiga hingga empat dermaga baru serta peningkatan status pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas ekonomi sebuah daerah.

“Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh pelabuhannya. Kalau jalurnya macet, ekonomi mandek. Tapi kalau jalurnya dibuka, ekonomi pasti lancar,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan pelabuhan berskala besar seperti Celukan Bawang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Pelindo sebagai operator pelabuhan nasional. Karena itu, anggaran pembangunan dinilai lebih tepat bersumber dari pusat.

“Peranan itu kan ranahnya Pelindo, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Perusahaannya kan di bawah kementerian. Jangan dong duit Bali yang dipakai untuk itu. Anggaran dari kementerian yang harus dibawa ke Bali supaya ekonomi kita lebih hidup,” tegasnya.

Di sisi lain, Kresna Budi mengingatkan kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas. Karena itu, menurutnya APBD Bali perlu difokuskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini masih banyak dikeluhkan warga di berbagai daerah.

“Kalau APBD dipakai untuk membangun pelabuhan, sementara kondisi keuangan kita sedang keteteran, itu kurang tepat. Biarlah anggaran daerah digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Semuanya punya peran masing-masing,” jelasnya.

Ia juga menilai keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan anggaran pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan Pelabuhan Celukan Bawang tetap kuat, selama pembiayaannya berasal dari kementerian terkait.

“Keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu menarik anggaran pusat ke daerah. Kita serahkan proyek dari Kementerian Perhubungan, baik darat maupun laut, untuk Buleleng. Kita sangat dukung. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pembangunan, tetapi kita butuh anggaran kementerian untuk infrastruktur di Bali,” tandasnya.

Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang kini menjadi salah satu proyek yang dinilai strategis bagi Bali, khususnya wilayah utara. Jika terealisasi dengan dukungan anggaran pusat, proyek ini diharapkan mampu memperkuat distribusi logistik, mengurangi beban lalu lintas di Bali Barat, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Buleleng serta kawasan sekitarnya.