RRI.CO.ID, Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat langkah perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kolaborasi lintas sektor bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Bali pada Jumat, 8 Mei 2026. Upaya ini dilakukan menyusul tingginya jumlah warga Buleleng yang bekerja di luar negeri serta maraknya laporan dugaan penipuan oleh lembaga penyalur tenaga kerja ilegal. Penguatan perlindungan tersebut kini difokuskan tidak hanya pada PMI yang sudah bekerja, tetapi juga calon PMI sejak tahap perekrutan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa mengatakan, Buleleng menjadi daerah penyumbang PMI terbesar di Bali. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan membangun sistem perlindungan yang lebih kuat agar masyarakat tidak menjadi korban praktik perekrutan ilegal. Menurutnya, kolaborasi dengan BP3MI Bali menjadi langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang memanfaatkan calon PMI secara tidak bertanggung jawab.
Data tahun 2025 mencatat sebanyak 2.437 warga Buleleng bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, dari total 4.900 PMI asal Bali, sebanyak 1.052 di antaranya berasal dari Kabupaten Buleleng. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri masih sangat besar, terutama untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
Putu Arimbawa menegaskan, pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) akan diperketat karena sektor tersebut menjadi pintu awal keberangkatan calon PMI. Selain itu, sosialisasi mengenai migrasi aman juga akan diperluas hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami prosedur resmi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri. “Kolaborasi ini tentunya untuk kepentingan perlindungan para PMI, khususnya PMI asal Kabupaten Buleleng agar terjamin terkait keamanan dan kenyamanan mereka dalam bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Provinsi Bali, Muhammad Iqbal mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan terkait dugaan penipuan calon PMI oleh LPK maupun agen yang tidak memiliki legalitas jelas. Fenomena tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karena banyak masyarakat tergiur tawaran kerja cepat dengan iming-iming gaji besar tanpa memahami risiko yang dihadapi. Karena itu, Buleleng kini menjadi salah satu prioritas pengawasan BP3MI Bali mengingat tingginya jumlah PMI asal daerah tersebut.
Menurut Muhammad Iqbal, BP3MI bersama Pemkab Buleleng juga akan mengintegrasikan sejumlah program nasional seperti Desa Migran Emas dan Kampanye Nasional Migrasi Aman. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi masyarakat mengenai prosedur penempatan PMI yang legal dan aman. “Tidak hanya itu, informasi-informasi lainnya terkait keamanan, pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMI akan disebarluaskan secara terus menerus melalui berbagai media milik Pemkab Buleleng sehingga benar-benar menyentuh seluruh masyarakat Buleleng,” katanya.
Ia juga mengingatkan calon PMI agar lebih selektif dalam memilih agen maupun LPK sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Calon PMI diminta memastikan kesiapan mental, kemampuan bahasa, serta legalitas perusahaan penempatan agar tidak terjebak praktik penipuan. “Pastikan agen memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum legalitas. Waspadai juga janji keberangkatan cepat dengan biaya yang tidak wajar atau mencurigakan,” ucapnya.
Kolaborasi antara Disnakertrans ESDM Buleleng dan BP3MI Bali dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan PMI yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga pada edukasi dan pengawasan agar masyarakat dapat bekerja secara aman dan bermartabat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna dalam memastikan perlindungan maksimal bagi PMI asal Buleleng.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....