RRI.CO.ID, Singaraja – Pembiayaan menjadi isu krusial dalam pembahasan Ranperda Widyalaya dan Pasraman di DPRD Buleleng. DPRD menilai kejelasan sumber anggaran harus dipastikan sebelum perda ditetapkan. Tanpa kejelasan, potensi tumpang tindih pembiayaan sangat terbuka.

Widyalaya dan Pasraman berada pada irisan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Program pendidikan keagamaan selama ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Agama. Kondisi ini menuntut pengaturan yang jelas agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, menyebut koordinasi menjadi syarat utama. DPRD ingin memastikan pembiayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Langkah ini dinilai penting demi akuntabilitas keuangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada tumpang tindih pembiayaan antara pusat dan daerah,” kata Sukarmen. Ia menegaskan bahwa kejelasan mekanisme anggaran menjadi dasar kebijakan. Tanpa itu, implementasi perda bisa bermasalah.

Menurutnya, regulasi yang baik harus realistis secara fiskal. DPRD tidak ingin perda hanya menjadi dokumen normatif. Setiap pasal harus dapat dijalankan sesuai kemampuan anggaran daerah.

DPRD Buleleng menegaskan komitmennya menjaga kehati-hatian fiskal. Ranperda Widyalaya diharapkan memberi kepastian, bukan menambah beban keuangan daerah.