RRI.CO.ID, Singaraja - Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti masih kuatnya stigma sekolah favorit yang dinilai menjadi akar persoalan ketimpangan pendidikan di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah perkotaan, sementara sekolah di wilayah kecamatan masih kesulitan memenuhi kuota siswa setiap tahun.

Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi DPRD Buleleng bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng di Gedung DPRD pada Jumat, 29 Mei 2026. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan paradigma masyarakat terkait sekolah favorit harus mulai diubah karena kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh nama besar sekolah.

Menurutnya, banyak sekolah di kecamatan yang memiliki tenaga pendidik berkualitas dan kompetensi yang tidak kalah dengan sekolah yang selama ini menjadi tujuan utama para orang tua. Namun persepsi masyarakat yang masih terkonsentrasi pada sekolah tertentu membuat pemerataan pendidikan sulit terwujud.

“Kualitas guru-guru kita di Buleleng sebenarnya sudah bagus dan merata. Yang menjadi PR kita adalah bagaimana mengintervensi sekolah yang sepi peminat tersebut, melengkapi fasilitas infrastrukturnya sehingga memiliki daya saing yang sama,” ujar Ngurah Arya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap sekolah yang selama ini kurang diminati melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan program unggulan, hingga pemerataan fasilitas pembelajaran. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah negeri di Buleleng.

“Kalau fasilitas dan kualitas layanan pendidikan sudah setara, masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong ke sekolah tertentu. Pemerataan pendidikan harus menjadi tujuan utama agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama,” katanya.

DPRD berharap momentum SPMB 2026 menjadi titik balik untuk menghapus sekat antara sekolah favorit dan nonfavorit. Dengan pemerataan kualitas pendidikan, distribusi siswa dapat berlangsung lebih seimbang sehingga seluruh sekolah mampu berkembang secara optimal dan memberikan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat.