RRI.CO.ID, Waropen – Kelompok Khusus Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen mulai melakukan monitoring terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna Dana Otonomi Khusus, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP).

Wakil Ketua III DPRK Waropen, Simson Boari, mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program yang dibiayai Dana Otsus sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing OPD.

Tim Kelompok Khusus DPRK telah mengunjungi sejumlah OPD, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari hasil monitoring awal, tim menemukan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan alokasi anggaran Dana Otsus pada beberapa OPD yang memiliki program bersentuhan langsung dengan masyarakat Papua di Kabupaten Waropen.

Meski demikian, DPRK belum mengambil kesimpulan. Pengawasan akan dilanjutkan melalui peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Otsus guna memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

"Kami ingin memastikan apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengawasan ini dilakukan agar Dana Otsus benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua di Kabupaten Waropen," ujar Simson.

Ia menegaskan, kehadiran Kelompok Khusus DPRK di setiap OPD bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai kendala dan mencari solusi bersama guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program Dana Otsus.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Waropen, Salomina Antaribaba, mengatakan tim Kelompok Khusus DPRK meminta penjelasan mengenai pagu Dana Otsus Tahun Anggaran 2026, termasuk jenis program, kegiatan yang dilaksanakan, serta manfaat yang telah dirasakan masyarakat Papua.

Menurut Salomina, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerima alokasi Dana Otsus sebesar Rp4 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Meskipun jumlah tersebut dinilai masih terbatas, pihaknya tetap berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat Papua melalui berbagai program di bidang peternakan.

"Alokasi Dana Otsus yang kami terima memang masih terbatas. Namun, kami tetap berupaya agar program-program yang dijalankan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat Papua secara maksimal," katanya.

Ia menjelaskan, program yang dilaksanakan meliputi pengembangan ternak sapi dan ternak babi. Khusus program pengembangan ternak babi pada tahun ini diprioritaskan bagi masyarakat di Distrik Kirihi yang merupakan wilayah endemik dan menjadi sasaran pelayanan.

Selain melakukan pengawasan, DPRK juga memberikan masukan agar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun regulasi mengenai tata cara pemeliharaan ternak sehingga pengelolaannya lebih tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Salomina berharap hasil monitoring DPRK dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan alokasi Dana Otsus bagi OPD pengguna, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua di Kabupaten Waropen dapat semakin optimal.

"Kami berharap hasil monitoring ini dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan alokasi Dana Otsus kepada OPD, sehingga program-program yang menyentuh langsung masyarakat Papua dapat dilaksanakan secara lebih optimal," ujarnya.