KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus mematangkan langkah menuju pembentukan pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) di Ibu Kota Nusantara. Salah satu upayanya diwujudkan melalui kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di Nusantara, jelang pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, bersama Ketua Dewam Pembina JSLG, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, di Auditorium Balai Kota Otorita IKN, Selasa (7/10/2025).

“Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa saja yang perlu disiapkan agar pemerintahan daerah khusus di IKN nantinya dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki.

Mantan menteri PUPR ini menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat secara hukum sekaligus mencerminkan nilai-nilai peradaban bangsa.

“Kita harus bangga sekaligus bertekad menjadikan Nusantara sebagai miniatur peradaban masa depan Indonesia,” ucap Basuki.

BACA JUGA:

Lanjutkan IKN, Basuki: Tidak Ada Lagi Pilihan Mundur

Kegiatan ini dirangkaikan dengan kuliah umum yang dibawakan langsung oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2003–2008. Acara tersebut menjadi ajang peningkatan wawasan bagi pegawai OIKN mengenai arah pembentukan struktur pemerintahan daerah khusus menuju Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Dalam pemaparannya, Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yaitu constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).

“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga membangun tata kelola, etika, budaya, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan,” kata Jimly.

BACA JUGA:

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Berlanjut

Jimly menutup dengan pesan bahwa kualitas kelembagaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa.

“Tenggelamnya peradaban terjadi karena institusinya tidak bermutu. Sebaliknya, kemajuan lahir dari institusi yang bermutu. Mari kita tata kelembagaan itu bersama,” pungkasnya.