KBRN, Nusantara: Komisi II DPR RI menegaskan bahwa publik harus diyakinkan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar berjalan dan bukan sekadar wacana. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Otorita IKN (OIKN) yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk RAPBN 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat, menekankan perlunya OIKN menyampaikan perkembangan secara rutin agar masyarakat percaya pemindahan ibu kota akan terwujud.
“Kalau OIKN ini jelas, semua pekerjaan fisik terlihat. Tinggal disampaikan ke publik supaya yakin pindah itu benar-benar jadi. Kalau tidak, orang makin ragu,” ujarnya.
BACA JUGA:
Alimuddin Ajak Peserta NICFF Lawan Hoaks Soal IKN Mangkrak
Zulfikar juga mengingatkan agar hunian dan infrastruktur yang sudah dibangun segera dimanfaatkan dengan memindahkan ASN secara bertahap. Menurutnya, bangunan yang tidak segera ditempati berisiko cepat rusak.
“Kalau sudah siap, jangan sampai kosong. Harus segera diisi agar benar-benar berfungsi,” katanya.
Anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Kiemas, menambahkan pentingnya sinergi OIKN dengan Kementerian PAN-RB terkait jumlah ASN yang akan dipindahkan. Ia menekankan agar pembangunan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN tidak berhenti di tengah jalan.
“Harapan kita, proyek ini jangan sampai jadi monumen sia-sia. ASN harus segera dipindahkan agar aktivitas pemerintahan nyata berjalan di Nusantara,” ucapnya.
BACA JUGA:
Komisi XIII-DPR Dukung Pemindahan Sejumlah Kementerian ke IKN
Sementara itu, Aziz Subekti dari Fraksi Gerindra mengapresiasi detail perencanaan yang dipaparkan OIKN. Ia berharap program yang disusun sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan nasional.
“Ini bagian dari semangat revitalisasi program pemerintah. Kita dukung agar IKN terus jalan,” katanya.
Edi Oloan Pasaribu, legislator asal Dapil Kalimantan Timur, menyoroti isu hak politik warga yang wilayahnya masuk dalam kawasan OIKN. Ia meminta kepastian regulasi agar masyarakat tetap bisa menyalurkan hak pilih dalam Pemilu mendatang. Selain itu, ia juga menanyakan kepastian skema pembiayaan yang melibatkan investor swasta.
“Kami ingin OIKN punya penguatan politik dan sosial agar tidak mudah digoyang isu,” tegasnya.
BACA JUGA:
Pemerintah Siap Pindahkan 3.500 ASN ke IKN
Masukan serupa disampaikan Mardani Ali Sera yang menekankan perlunya pernyataan resmi pemerintah pusat soal keberlanjutan IKN. Ia juga mendorong keterlibatan lebih banyak investasi swasta untuk mengurangi beban APBN.
“Kalau IKN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, itu akan jadi kontribusi besar,” katanya.
Dalam rapat ini, sejumlah anggota juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang lebih masif. Muhammad Khozin menilai anggaran humas OIKN terlalu kecil dibanding kebutuhan membangun branding institusi.
“Publik harus tahu IKN ini nyata, jangan hanya jadi isu elitis. Sosialisasi harus kreatif, bisa dengan influencer atau media digital,” ujarnya.
BACA JUGA:
Total Keperluan Anggaran IKN 2026 Capai Rp21 Triliun
Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda bahkan mengingatkan risiko mubazir jika hunian ASN yang sudah siap tidak segera ditempati. Ia meminta Kemenpan RB dan OIKN segera memutuskan siapa saja yang akan dipindahkan.
“Kita sudah sampai pada titik tidak bisa mundur lagi. Undang-undang sudah ada, triliunan rupiah sudah dibangun. Ini point of no return,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Komisi II DPR menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan IKN, namun menekankan agar OIKN tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga aspek regulasi, pelayanan publik, hingga komunikasi yang bisa mengikis keraguan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....