KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan keperluan anggaran tahun 2026 mencapai Rp21,18 triliun. Dana itu diprioritaskan untuk pembangunan tahap kedua IKN, mulai dari gedung legislatif dan yudikatif, hunian ASN dan TNI-Polri, hingga infrastruktur pendukung kawasan inti pusat pemerintahan.

Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan alokasi anggaran sementara dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) 2026 hanya Rp6,2 triliun, sehingga masih ada gap sebesar Rp14,92 triliun.

“Kekurangan ini sudah kami usulkan secara resmi kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Untuk itu kami mengajukan tambahan anggaran ini untuk melanjutkan program pembangunan tahap dua,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Senayan Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Bimo merinci, kebutuhan tambahan Rp14,92 triliun tersebut dikelompokkan ke empat program utama. Pertama, melanjutkan pembangunan gedung dan akses kawasan legislatif serta yudikatif Rp4,73 triliun.

Kedua, pembangunan hunian tapak dan vertikal untuk ASN, TNI-Polri, dan lembaga negara Rp4,42 triliun. Ketiga, pembangunan aksesibilitas dan utilitas kawasan Rp5,17 triliun. Keempat, penataan kawasan inti pusat pemerintahan Rp600 miliar.

Selain usulan tambahan, OIKN juga menjalankan program prioritas nasional dengan alokasi Rp3,37 triliun pada 2026. Dana itu digunakan untuk membangun kompleks perkantoran, rumah susun negara, penataan kawasan Sepaku, hingga pemeliharaan aset terbangun.

“Dari total alokasi, sekitar 90 persen diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana,” katanya.

Kemudian rincian distribusi anggaran juga disampaikan untuk masing-masing unit kerja. Misalnya, Sekretariat OIKN dianggarkan sebesar Rp634 miliar, Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan Rp320 miliar, Kedeputian Sarpras Rp5,2 triliun, serta kedeputian lain yang fokus pada regulasi, sosial budaya, transformasi digital, dan lingkungan hidup.

Menurut Bimo, skema ini penting agar seluruh aspek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, berjalan seimbang. Ia juga melaporkan progres pembangunan tahap pertama yang dikerjakan sejak 2025. Beberapa proyek strategis telah rampung, seperti 36 tower hunian pekerja, rumah jabatan menteri, infrastruktur jalan, dan kantor Kemenko.

“Saat ini kami juga tengah menyiapkan pelelangan untuk gedung legislatif dan yudikatif dengan kontrak tahun jamak hingga 2028,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, OIKN menggandeng sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung. Nilai investasi KPBU tercatat Rp148,54 triliun dari 11 pemrakarsa, sementara investasi langsung mencapai Rp65,73 triliun.

“Investasi ini menjadi bukti bahwa sektor swasta percaya dengan keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Bimo.

Dengan dukungan APBN dan swasta, OIKN menargetkan pada 2028 Nusantara sudah berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia.

“Pembangunan tidak hanya soal fisik, tapi juga menciptakan ekosistem dan masyarakat yang siap menyambut ibu kota baru, serta mendukung pertumbuhan ekonomi baru,” kata Bimo, mengakhiri.