KBRN, Nusantara : Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah merancang skema relokasi sekitar 3.500 aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai bagian dari tahap awal pemindahan pemerintahan pusat.

Rencana ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian PAN-RB dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dalam skenario awal, sebanyak 16 kementerian dan lembaga telah ditetapkan untuk masuk dalam gelombang pertama pemindahan ke IKN.

“Jumlah ASN yang disiapkan untuk tahap awal ini berkisar 3.500 orang. Itu ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan, ketersediaan hunian, dan kesiapan infrastruktur dasar,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Minggu (3/8/2025).

BACA JUGA:

Pemerintah Mulai Memindahkan ASN Secara Bertahap ke IKN

Basuki menyebut relokasi akan diprioritaskan bagi unit-unit strategis yang menyangkut fungsi inti pemerintahan dan pelayanan publik. Penempatan ASN dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan gedung kementerian dan sarana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN tidak akan dihentikan, bahkan akan dipercepat, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dalam tiga tahun ke depan.

“Dari Istana sudah menyampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat. IKN adalah proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan,” katanya.

BACA JUGA:

Basuki Tegaskan Tidak Ada Moratorium Proyek IKN

Sementara itu, Kementerian PAN-RB juga tengah menyusun kebijakan insentif bagi ASN yang akan dipindah. Insentif ini meliputi fasilitas hunian, transportasi, hingga layanan publik dasar agar proses adaptasi berlangsung lancar.

Relokasi ASN ini diharapkan menjadi awal dari tumbuhnya ekosistem kota baru yang efisien, modern, dan berbasis smart city. Pemerintah optimistis kehadiran para ASN akan mempercepat terbentuknya kehidupan perkotaan yang berkelanjutan di IKN.