Payakumbuh Gunakan Pemetaan Geospasial untuk Data Pupuk Bersubsidi

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Payakumbuh akan menggunakan pemetaan geospasial dalam penyusunan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi data lahan dan mencegah input ganda antarwilayah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Payakumbuh Irwan Suwandi, mengatakan, pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting bagi keberlangsungan sektor pertanian. Pemerintah harus memastikan penyalurannya memenuhi prinsip tepat sasaran, waktu, jumlah, tempat, jenis, mutu, dan harga.

“Sesuai amanat Bapak Wali Kota Zulmaeta, pupuk bersubsidi adalah instrumen vital yang tata kelolanya tidak boleh main-main,” ujar Irwan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Lapangan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Rabu 16 September 2026.

Ia menyebut akurasi data e-RDKK menentukan alokasi pupuk yang diterima petani. Kesalahan pendataan berpotensi menyebabkan pengurangan kuota hingga kelangkaan pupuk saat masa tanam.

Tim juga menemukan petani yang tidak terdaftar dalam e-RDKK meminta penebusan pupuk. Selain itu, terdapat laporan tambahan biaya bongkar muat di luar ketentuan.

Untuk penyusunan e-RDKK 2027, Pemko Payakumbuh akan melakukan pembersihan data petani. Data petani yang meninggal atau tidak menebus pupuk selama tiga tahun berturut-turut akan dikeluarkan dari sistem.

Pemko juga mewajibkan penghitungan luas lahan menggunakan metode polygon geospasial atau . Kebijakan tersebut menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Kota Payakumbuh untuk mencegah pencatatan lahan secara ganda.

Selain akurasi lahan, alokasi jenis pupuk akan disesuaikan dengan dosis rekomendasi kajian Badan Riset dan Inovasi Pertanian. Jenis pupuk yang diperhitungkan meliputi Urea, NPK, dan pupuk organik.

Penginputan e-RDKK 2027 dijadwalkan berlangsung pada 22 September hingga 25 Oktober 2026. Pemerintah kota melibatkan unsur lintas sektor dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Sinergi tersebut melibatkan Pemko Payakumbuh, aparat penegak hukum, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian. Pengawasan diarahkan agar pupuk bersubsidi diterima petani yang memenuhi persyaratan.