RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat kinerja dan serapan anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Selain itu, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perhatian, terutama dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif hingga akhir tahun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, meminta jajaran OPD memanfaatkan sisa waktu tiga bulan ke depan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Gabungan jajaran Pemkab Pasaman Barat di Halaman Kantor Bupati, Senin, 7 September 2026.
Doddy juga meminta seluruh Kepala Subbagian Perencanaan di setiap OPD segera menyelesaikan laporan rekonsiliasi keuangan. Pembayaran pajak kendaraan dinas juga diminta dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo karena berkaitan dengan proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Pencairan TPP pegawai disesuaikan dengan rekon keuangan yang telah rampung. Jika rekon baru selesai sampai Agustus, maka TPP yang dapat dibayarkan juga baru sampai bulan Agustus, dan hal ini berlaku untuk bulan-bulan berikutnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Pasaman Barat berhasil memperoleh alokasi tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja pegawai sebesar Rp55 miliar. Dari 10 kabupaten dan kota penerima tambahan DAU di Sumatera Barat, alokasi yang diterima Pasaman Barat tercatat sebagai yang tertinggi.
Tambahan DAU tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN, termasuk pegawai paruh waktu dan PNS. Doddy meminta seluruh jajaran meningkatkan kinerja dan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut seiring semakin dekatnya akhir tahun anggaran.
“Alokasi ini merupakan yang tertinggi di Sumatera Barat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk bekerja maksimal memanfaatkan sisa waktu tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Dari sisi penganggaran, Pasaman Barat juga menjadi daerah tercepat kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang dalam merampungkan pengesahan APBD Perubahan. Pengesahan tersebut telah diselesaikan pada 31 Agustus 2026, dan capaian itu mendapat apresiasi dari Sekda kepada seluruh OPD yang telah bekerja dan bersinergi.
Untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya, Doddy meminta seluruh kepala OPD, analis perencanaan dan Kasubag Perencanaan mematangkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Ia menyoroti masih terdapat RKA OPD yang belum rapi dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Penyusunan RKA diminta berpedoman pada regulasi Kemendagri serta plafon anggaran sementara yang ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemkab juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait plafon resmi daerah sebagai dasar penyempurnaan perencanaan anggaran.
“Manfaatkan sisa waktu kegiatan dengan maksimal. Semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK harus bergerak cepat agar program berjalan efektif dan meminimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA,” katanya.
Selain mengevaluasi kinerja anggaran, Pemkab Pasaman Barat menegaskan kembali komitmennya terhadap penegakan disiplin ASN. Hal itu dilakukan setelah Tim Disiplin Pegawai masih menemukan adanya ASN yang berada di warung pada jam kerja.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Pasaman Barat telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan yang sama, Sekda juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sementara itu, pada akhir Apel Gabungan dilakukan penyerahan sertifikat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas penetapan tradisi Ma Apam dan Tari Salapan Aia Bangih sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap pelestarian tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....