RRI.CO.ID, Padang - Setiap kali awan hitam menggantung rendah di atas Bukit Barisan dan hujan lebat mengguyur Kota Padang, rasa cemas bertamu di sudut-sudut rumah warga. Genangan air yang merayap cepat, tumpukan sampah yang terseret arus, hingga luapan sungai yang merendam pemukiman, seolah menjadi ritual duka tahunan yang tak kunjung usai.
Di balik riak air yang merendam jalanan dan pemukiman hari ini, tersimpan sebuah teguran keras dari sejarah. Sebuah teguran yang disuarakan dengan penuh rasa prihatin oleh Ketua Forum DAS Sumatera Barat, Prof. Isril Berd.
Menurut Prof. Isril Berd amat disayangkan sikap pemerintah daerah maupun manajemen terkait yang seolah enggan belajar dari cara pemerintahan kolonial Belanda dalam menangani ancaman banjir.
" Kota Padang sejatinya berangkat dari sebuah kota nelayan. Karena itulah, pada tahun 1911, Belanda membangun sistem banjir kanal atau Banda Bakali yang megah membelah Sungai Batang Arau untuk membagi napas aliran air," ungkap Isril, Minggu, 30 Agustus 2026.
Melihat kondisi hari ini, dimana genangan air menembus setiap sudut wilayah Kota Padang. Hampir delapan puluh satu tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka, nyatanya pengelolaan tata air dan perlindungan warga dari bencana ekologis belum menunjukkan perubahan yang lebih baik.
Pembangunan infrastruktur yang pesat sering kali lupa menyisakan ruang bagi air untuk mengalir dan meresap. Saluran-saluran lama mengalami penyempitan dan pendangkalan, sementara kawasan resapan air perlahan berganti menjadi beton.
Pernyataan Prof. Isril Berd bukan sekadar kritik tajam, melainkan sebuah imbauan humanis demi keselamatan warga. Mengakui keunggulan sistem tata air masa lalu bukanlah bentuk nostalgia atau pengkerdilan arti kemerdekaan, melainkan bentuk kerendahan hati untuk belajar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....