RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, integritas aparatur, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diingatkan agar menjalankan tugas secara profesional dan menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan kebanggaan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di halaman Kantor Bupati, Senin, 6 Juli 2026. Dalam arahannya, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan program kepada pimpinan tanpa menunggu munculnya permasalahan.
Yulianto menegaskan ASN harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Menurutnya, jabatan bersifat sementara sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap sombong atau mengabaikan kewajiban sebagai pelayan publik.
Selain itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan karena anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Pasaman Barat.
“Hasil evaluasi pemerintah pusat menunjukkan realisasi sejumlah program masih belum mencapai target. Seluruh OPD diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan mengingat capaian tersebut akan menjadi salah satu indikator penyaluran dana transfer pemerintah pusat pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemkab Pasaman Barat akan segera melaksanakan Program Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yulianto mengatakan Pasaman Barat menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang akan menjalankan program sekolah terintegrasi sebagai investasi bagi masa depan generasi muda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail mengingatkan seluruh ASN agar menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi. Ia juga meminta ASN mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) secara jujur apabila menerima tautan survei sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Doddy turut mengingatkan ASN menjaga netralitas selama tahapan Pemilihan Wali Nagari di 87 nagari serta mendukung penerapan manajemen talenta untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan kesempatan pengembangan karier yang lebih terukur sekaligus meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai program pembelajaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....