Pemko Padang Percepat Rehabilitasi Pascabencana

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 sebagai upaya memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak dan pembangunan hunian tetap sesuai target pemerintah pusat.

Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin, 6 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Maigus meminta seluruh organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah bergerak cepat agar bantuan segera diterima masyarakat.

Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama karena menyangkut kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak bencana. Ia menegaskan koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.

Rapat evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta para camat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi bantuan stimulan rumah rusak dan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang di sejumlah daerah masih belum mencapai target. Ia juga menegaskan pembangunan hunian tetap harus tetap berjalan sembari menunggu penyelesaian regulasi.

BNPB, lanjut Suharyanto, siap mendukung pembangunan hunian tetap melalui bantuan keramik dari donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga tengah mengusulkan peningkatan bantuan pembangunan hunian tetap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan rumah layak huni.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota Padang melaporkan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang telah selesai disalurkan. Selain itu, Pemko Padang telah mengusulkan enam kepala keluarga sebagai penerima bantuan tahap berikutnya dan tengah memproses pembangunan 23 unit hunian tetap mandiri yang kini memasuki tahap pemeriksaan Inspektorat BNPB.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan kebutuhan hunian tetap di Kota Padang mencapai 523 unit yang akan dipenuhi melalui kolaborasi lintas sektor. Ia optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan BNPB pada 2027.