RRI.CO,ID, Padang - Pemerintah Kota Padang terus mematangkan langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir dan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya melalui penyusunan Master Plan Drainase yang diharapkan menjadi acuan utama penanganan banjir secara terpadu dan berkelanjutan di Kota Padang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang menggelar rapat pembahasan Master Plan Drainase di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu 29 April 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan dihadiri konsultan perencana serta pihak teknis terkait.

Dalam rapat itu dibahas secara komprehensif rencana induk sistem drainase Kota Padang, termasuk pemetaan wilayah rawan genangan air. Pemetaan tersebut dibagi ke dalam 50 zona dengan total 224 saluran primer dan sekunder yang terintegrasi dengan sistem daerah aliran drainase.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, penyusunan Master Plan Drainase merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam upaya pengendalian banjir terpadu. “Kita bersyukur karena dari kementerian kita mendapatkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sehingga untuk penanganan di hulu penyebab banjir, mudah-mudahan bisa tertangani dalam dua tahun ke depan,” ujarnya.

Fadly menegaskan, dokumen master plan yang tengah disusun harus menjadi acuan utama dalam penanganan banjir di Kota Padang selama empat tahun mendatang. Karena itu, ia meminta konsultan menyusun dokumen secara detail, menyeluruh, dan terintegrasi.

“Mulai dari kolam retensi, peta wilayah, hingga integrasi dengan penanganan bencana harus tergambar jelas. Tidak ada satupun kealpaan data, dan tidak ada lagi kajian di luar dokumen ini,” tegasnya.

Ia berharap, melalui penyusunan master plan drainase yang matang, penanganan banjir di Kota Padang dapat dilakukan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan sehingga mampu meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat.