RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar rapat koordinasi membahas rencana penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu 22 April 2026. Rapat dipimpin langsung Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, bersama sejumlah kepala OPD terkait.

Dalam rapat itu, Zulmaeta menyampaikan Kota Payakumbuh memperoleh tambahan anggaran TKD sebesar lebih dari Rp116 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, perbaikan kualitas lingkungan, pengendalian inflasi daerah, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Penyediaan bantuan relokasi serta pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana juga masuk dalam sasaran penggunaan dana tersebut.

Menurut Zulmaeta, tambahan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian TKD oleh pemerintah pusat bagi daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Tambahan anggaran ini bukan sekadar angka, tetapi amanah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Penggunaan anggaran juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Zulmaeta menegaskan pemanfaatan tambahan TKD harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam merencanakan serta merealisasikan program prioritas.

“Mitigasi bencana, perbaikan lingkungan, hingga dukungan terhadap daerah lain yang terdampak harus menjadi bagian dari komitmen solidaritas antar daerah,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi melalui program yang terukur.

Rapat tersebut menjadi forum koordinasi agar seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan penggunaan anggaran. Pemerintah Kota Payakumbuh berharap tambahan TKD ini menjadi stimulus percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.