RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang sedang mematangkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah melalui teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pengolahan sampah regional yang didukung penuh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan investasi strategis nasional.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan urgensi proyek ini didasari volume mencapai 700 hingga 800 ton per hari. Saat ini, sekitar 70 persen dari jumlah tersebut masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa pengolahan lanjutan.

"Kami melihat potensi pengolahan sebesar 450 hingga 500 ton per hari untuk mendukung operasional PLTSa. Ini bukan hanya untuk Padang, tapi menjadi solusi regional bagi daerah tetangga seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, dan Solok," katanya saat bertemu dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharrullah di Kantor Gubernur, Jumat, 27 Maret 2026.

Mendukung rencana ini, Pemko Padang tengah memproses pembebasan lahan seluas belasan hektar di kawasan Air Dingin. Nantinya difungsikan sebagai lokasi fasilitas pengolahan sampah modern.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Pengolahan Mutu Air KLH, Tulus Laksono mengatakan, perubahan paradigma dari sekadar menimbun sampah (sanitary landfill) menjadi pengolahan energi adalah kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Padang. "Harapan KLHK adalah semua TPA beralih dari sanitary landfill ke pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi. Lahan semakin terbatas, maka sampah menjadi energi adalah solusi paling ideal," ujarnya.

Terkait skema pendanaan, pihak KLH mengungkapkan pola baru yang melibatkan lembaga pengelola investasi nasional. Investasi direncanakan mencapai 100 persem yang bersumber dari Danantara.

Dalam kajian kelayakan, Pemko Padang menyimpulkan dua teknologi, yakni Refuse Derived Fuel (RDF) dan PLTSa, dapat berjalan beriringan (komplementer) untuk menghabiskan seluruh volume sampah harian. Keberlanjutan proyek ini juga menarik minat serius dari sektor swasta.