RRI.CO.ID, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi memaparkan langkah Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah itu pada November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam rangka masa reses di Sumbar.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat 6 Maret 2026 itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPR RI untuk saling berbagi informasi terkait kondisi di daerah. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana. Salah satunya dengan menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P. “Saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumbar dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, kekompakan dan koordinasi yang intensif antar unsur pemerintah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses perencanaan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi.

“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.

Dengan langkah tersebut, Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Pemerintah Provinsi Sumbar juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di wilayah terdampak bencana.

“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar,” ucap Mahyeldi. Ia juga menyampaikan dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa dana transfer ke daerah yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat secara bertahap akan dikembalikan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan, berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR RI dalam melihat kondisi di daerah secara langsung. Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.