RRI.CO.ID, Padang - Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan di Convention Hall Unand, Kamis, 6 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini mengangkat tema Transformasi hukum ketenagakerjaan di era reformasi regulasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), dan penegakan hukum untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Konferensi tersebut menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, BUMN, hingga praktisi ketenagakerjaan. Forum ini menjadi wadah membahas arah pembaruan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang harus mampu menjawab perubahan dunia kerja akibat perkembangan teknologi dan munculnya berbagai model pekerjaan baru.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, mengatakan perkembangan teknologi telah melahirkan pola kerja baru yang membutuhkan regulasi lebih adaptif dan spesifik. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat program link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui pemagangan nasional, pelatihan vokasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja agar mampu bersaing di masa depan.

"Transformasi ini tidak boleh menyebabkan ada pihak yang menjadi tidak relevan. No one left behind. Pemerintah harus sigap meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar pekerja yang terdampak perubahan teknologi tetap memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang layak," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Dr. Agusmidah menyampaikan hukum ketenagakerjaan di Indonesia kini bergerak dari ranah hukum privat menuju hukum publik seiring semakin besarnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Diharapkan konferensi nasional tersebut menghasilkan rekomendasi akademik yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar sesuai dengan dinamika dunia kerja.

Disamping itu, Rektor Unand, Dr. Efa Yonnedi menilai perkembangan teknologi akan mengubah struktur pasar tenaga kerja sehingga tantangan ke depan bukan hanya pekerjaan yang tergantikan otomatisasi dan AI, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, Ia mendorong Fakultas Hukum Unand menggelar forum diskusi akademik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU Ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

"Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Unand dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fakultas Hukum Unand juga menjalin kerja sama dengan P3HKI guna memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," tuturnya.