RRI.CO.ID, Padang - Jaringan Pemred Sumatera Barat (JPS) bertanggungjawab untuk kebenaran informasi yang bergulir di ranah publik. Melalui azas perimbangan dan kekuatan data, JPS berupaya meredam liarnya narasi yang menyesatkan publik, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Novrianto selaku Ketua Penasehat JPS pada Rabu, 29 April 2026.

Layaknyanya penyajian berita dalam situasi darurat bencana yang menurut Novrianto semacam ujian integritas. Ia menegaskan, data yang akurat dan azas perimbangan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak untuk menjaga stabilitas publik di Ranah Minang.

“Saat bencana mengguncang Sumatera Barat, media sosial kerap bertransformasi menjadi hutan belantara informasi.Simpang siur jumlah korban, kerusakan infrastruktur hingga isu bantuan yang tidak tepat sasaran seringkali memicu kepanikan massal. Di sinilah JPS hadir melakukan intervensi informasi,” paparnya.

JPS berkomitmen, setiap informasi yang bergulir di ranah publik harus melalui uji Azas Perimbangan. Tidak boleh ada narasi tunggal yang premature karena setiap data yang keluar harus diverifikasi secara berlapis dengan membandingkan angka dari otoritas resmi dengan fakta lapangan yang ditemukan jurnalis di titik nol bencana.

Upaya meredam isu liar di media sosial dilakukan JPS dengan menghadirkan kedalaman berita. JPS mendorong anggotanya untuk tidak terjebak dalam jurnalisme klik atau sekadar mengejar kecepatan. Sebaliknya, kekuatan data statistik dan verifikasi faktual menjadi senjata utama untuk mematahkan hoaks.

Idealnya, kebenaran informasi yang disajikan bukan lagi sekadar teks, melainkan penawar bagi ketakutan publik. Dengan mengedepankan akurasi di atas sensasi, Jaringan Pemred Sumbar berupaya memastikan masyarakat tidak terombang-ambing oleh narasi media sosial yang tanpa rujukan.