RRI.CO.ID, Padang - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama TPID kabupaten dan kota serta pemangku kepentingan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Penguatan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan III 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis, 17 September 2026.
Dalam arahannya yang disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera mengatakan, Gubernur meminta langkah mitigasi terhadap berbagai risiko tekanan inflasi terus diperkuat. Risiko tersebut antara lain gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, serta kendala distribusi.
“Perlu penguatan Kerja Sama Antardaerah dari wilayah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan, pengendalian inflasi juga perlu memperhatikan risiko yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik. Dinamika tersebut berpotensi memengaruhi harga energi dan nilai tukar yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Tekanan inflasi Sumbar sempat meningkat pada Triwulan II 2026, terutama akibat kenaikan harga cabai merah yang dipengaruhi gangguan produksi dan tingginya curah hujan di sejumlah sentra hortikultura. Kelompok transportasi juga mengalami peningkatan tekanan seiring kenaikan harga energi global yang berdampak pada harga BBM nonsubsidi dan tarif angkutan udara.
“Memasuki Triwulan III, tekanan inflasi mulai menurun dengan inflasi tahunan Sumbar pada Agustus 2026 tercatat 3,76 persen. Inflasi bulanan sebesar 0,18 persen dan inflasi tahun kalender 1,23 persen, sementara perbaikan pasokan sejumlah komoditas pangan, khususnya bawang merah, turut mendukung penurunan tekanan inflasi,” ujarnya.
HLM TPID Triwulan III 2026 juga menyepakati penguatan kerjasama antardaerah berbasis business-to-business (B2B), termasuk mempertemukan produsen dari daerah surplus dengan off-taker di daerah defisit melalui business matching. Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumbar turut memberikan apresiasi kepada Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Padang Panjang sebagai daerah yang dinilai responsif dalam pengendalian inflasi, serta Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Agam sebagai daerah yang aktif melaksanakan operasi pasar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....