RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Ketiga sektor tersebut diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.

Selain memperkuat pelayanan dasar, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan itu disampaikan Wakil Bupati Pasaman Barat M Ihpan saat menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat di Aula DPRD, Jumat, 17 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Dirwansyah dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dan kepala OPD.

"KUA-PPAS RAPBD 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah. Ini sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah," ujarnya.

Di sektor kesehatan, pemerintah memprioritaskan penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian pembangunan infrastruktur kesehatan, percepatan penurunan stunting, pencegahan penyakit tidak menular, serta peningkatan pelayanan bagi ibu dan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Sementara di bidang ekonomi, anggaran diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas petani dan nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor unggulan daerah.

Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, pemerintah menargetkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam RAPBD 2027, pemerintah juga mengalokasikan belanja hibah bagi partai politik serta belanja tidak terduga untuk penanganan kondisi darurat. Di sisi lain, Pemkab Pasaman Barat akan terus mengoptimalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Pembangunan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kita akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi, disertai kebijakan efisiensi belanja melalui pembatasan pengadaan kendaraan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas, dan belanja operasional yang tidak menjadi prioritas,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengusung tema RKPD 2027, yakni "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif." Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen, Indeks Modal Manusia 73,32, tingkat kemiskinan maksimal 6,47 persen, PDRB per kapita Rp55,06 juta per tahun, tingkat pengangguran terbuka maksimal 6 persen, serta Indeks Gini 0,238.