PAD Kota Padang Lampaui Target, Kinerja Fiskal 2025 Tunjukkan Tren Positif

RRI.CO.ID, Padang – Kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Padang sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2025 menunjukkan capaian yang positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menyerahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, setempat, Sabtu, 6 Juni 2026.

“Berdasarkan laporan yang disampaikan, PAD Kota Padang terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau mencapai 102,99 persen dari target sebesar Rp897,69 miliar. Sementara itu, total Pendapatan Daerah mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,88 triliun,” ujarnya.

Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan itu tidak terlepas dari upaya peningkatan pendapatan serta pengelolaan anggaran yang dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Selain mencatatkan kinerja pendapatan yang baik, Pemko Padang juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang, sekaligus yang ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerja sama yang solid antara Pemko dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Ini menghasilkan capaian positif,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memberikan apresiasi atas penyampaian Ranperda yang tepat waktu serta capaian pengelolaan keuangan yang berhasil dipertahankan. DPRD, segera membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan secara mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban APBD tersebut.

“Kita akan segera bahas Ranperda ini bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait. Semoga seluruh proses berjalan lancar dan dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan,” ujarnya.