Kinerja Keuangan Pemkab Agam T.A 2025 Menunjukkan Capaian Positif

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp39,57 miliar terealisasi 100 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung sebesar Rp1 miliar juga terealisasi sepenuhnya.

Wabup juga menyampaikan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Agam mengalami peningkatan signifikan. Dari saldo awal sebesar Rp39,57 miliar, pada akhir tahun 2025 meningkat menjadi Rp115,48 miliar atau bertambah sebesar Rp75,90 miliar.

Pada laporan neraca, posisi aset Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2,203 triliun atau meningkat 0,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kewajiban daerah sebesar Rp83,19 miliar yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Dengan kondisi tersebut, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Agam per akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,120 triliun.

Dalam laporan operasional, Muhammad Iqbal menjelaskan, selama tahun 2025 pemerintah daerah mencatat surplus operasional sebesar Rp21,29 miliar yang berasal dari pendapatan sebesar Rp1,497 triliun dan beban sebesar Rp1,476 triliun. Setelah memperhitungkan kegiatan non-operasional dan pos luar biasa, Surplus Laporan Operasional (LO) Kabupaten Agam pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp6,07 miliar.

Selain itu, laporan arus kas menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp132,67 miliar. Sedangkan aktivitas investasi mencatat arus kas bersih negatif sebesar Rp56,77 miliar akibat pengadaan aset dan penambahan penyertaan modal daerah.

Berdasarkan keseluruhan aktivitas tersebut, selama tahun 2025 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp75,91 miliar sehingga saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Agam mencapai Rp115,49 miliar. Sementara pada laporan perubahan ekuitas, nilai kekayaan bersih pemerintah daerah meningkat sebesar Rp9,44 miliar, dari Rp2,110 triliun menjadi Rp2,120 triliun pada akhir tahun 2025.

Mengakhiri penyampaiannya, Muhammad Iqbal berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah. “Kami berharap proses pembahasan dan persetujuan Ranperda ini dapat berjalan lancar dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama, sehingga proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera dimulai,” ujarnya.