RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto saat menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 15 Juni 2026.

Rapat paripurna berlangsung di Kecamatan Pasaman dan dipimpin Ketua DPRD Dirwansyah. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, staf ahli, asisten, kepala OPD, serta berbagai pemangku kepentingan daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dan seluruh perangkat daerah yang mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kerja sama tersebut dinilai menjadi faktor penting yang mengantarkan Pasaman Barat kembali memperoleh opini WTP.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ucapnya.

Yulianto menyampaikan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,262 triliun dan terealisasi hingga 99,99 persen. Sementara itu, belanja dan transfer daerah yang dianggarkan Rp1,333 triliun terealisasi sebesar Rp1,196 triliun atau 89,74 persen.

Ia menyebutkan neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 menunjukkan total aset sebesar Rp2,656 triliun dengan kewajiban Rp40,85 miliar dan ekuitas Rp2,615 triliun. Komposisi aset tersebut terdiri dari aset lancar Rp143,46 miliar, investasi jangka panjang Rp125,55 miliar, aset tetap Rp2,237 triliun, serta aset lainnya Rp148,49 miliar.

“Masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Karena itu, dukungan DPRD sangat dibutuhkan agar pelaksanaan APBD semakin efektif dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat,” tuturnya.