RRI.CO.ID, Padang – Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh potensi pendapatan dapat dioptimalkan secara efektif dan akuntabel. Saat ini, Kabupaten Agam masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan,” katanya saat mengevaluasi capaian PAD Kabupaten Agam di Aula Kantor Bupati Agam, Rabu, 29 April 2026.

Iqbal mengungkapkan, di antaranya, belum optimalnya pendataan objek pajak, keterlambatan pelaporan dari wajib pajak, serta sistem pembayaran yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu percepatan transformasi digital dalam pengelolaan PAD.

Ia mendorong pemanfaatan sejumlah platform seperti Lapak Agam, Smartgov, serta sistem Online Transaction Monitoring (OTM). “Digitalisasi bukan hanya mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi dan akurasi data penerimaan daerah,” ujarnya.

Wabup juga meminta seluruh perangkat daerah pengelola PAD untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi penerimaan di masing-masing sektor. Kemudian, meningkatkan koordinasi lintas OPD, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Bank Nagari, Telkomsel dan PT. Cartenz.

Selain itu, pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat. Termasuk penerapan alat pemantau transaksi atau tapping box secara bertahap, guna memastikan kepatuhan wajib pajak.

“Kemandirian fiskal daerah hanya akan terwujud jika kita bersama-sama berkomitmen memperkuat basis PAD. Momentum evaluasi ini harus kita jadikan langkah untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat koordinasi dan mempercepat digitalisasi,” katanya.